Ambisi Malaysia pimpin strategi ketahanan siber regional – CYDES 2025
By Mochamad Azhar
Malaysia mengumumkan peluncurkan strategi nasional keamanan siber barunya serta menegaskan komitmen untuk memimpin kerja sama keamanan siber di antara negara-negara ASEAN di acara CYDES 2025.

Malaysia meluncurkan Strategi Keamanan Siber Nasional 2025-2030 sebagai upaya mengantisipasi ancaman siber yang terus berkembang. Foto: NACSA-AIS
Malaysia mengambil langkah berani untuk memajukan ketahanan sibernya dengan mengumumkan strategi nasional baru yang akan memandu negara ini untuk meningkatkan postur keamanan sibernya. Malaysia juga mengajak mitra global untuk melakukan aksi kolektif guna menghadapi ancaman siber yang terus berkembang
Inisiatif itu merupakan catatan penting di hari pertama penyelenggaraan acara Cyber Defence and Security Exhibition and Conference (CYDES) 2025 di Putrajaya, Malaysia, 1-3 Juli 2025.
“Malaysia sangat serius dalam hal keamanan siber. Kami berinvestasi, kami membuat peraturan, dan yang terpenting, kami berkolaborasi antar lembaga, industri, dan negara. Mengapa? Karena lanskap ancaman berubah lebih cepat dari sebelumnya,” kata Deputi Perdana Menteri Malaysia, YAB Dato’ Seri Dr Ahmad Zahid Bin Hamidi,” saat membuka acara CYDES 2025.
Dalam kesempatan itu, Deputi Perdana Menteri meluncurkan Strategi Nasional Keamanan Siber (MCSS) 2025-2030 yang berfokus pada lima aspek utama: melindungi infrastruktur kritis, memperkuat tata kelola dan kerangka hukum, membangun kapasitas nasional dan regional, memajukan riset dan inovasi, dan menumbuhkan masyarakat yang sadar siber.
Menurut Zahid, Malaysia mencatat 4.626 insiden keamanan siber pada 2024, meningkat 43 persen dibandingkan 2020. Kejahatan siber juga telah mengakibatkan kerugian sekitar RM1,5 miliar (Rp6 triliun) di Malaysia pada 2024, mengakibatkan lebih dari 35.000 korban.
“Strategi Keamanan Siber Nasional 2030 mewakili ambisi bersama kita untuk mewujudkan aspirasi digital Malaysia melalui ruang siber yang aman dan progresif.
“Hal ini mencerminkan niat strategis kita untuk menangani ancaman siber yang kompleks sambil mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial negara,” dia menambahkan.
CYDES 2025 diselenggarakan oleh Majelis Keselamatan Negara (NSC) – departemen di bawah Perdana Menteri – dan National Cyber Security Agency (NACSA) bekerja sama dengan Alpine Integrated Solution Sdn Bhd (AIS).
Mengambil tema utama “Advancing Cyber Resilience”, CYDES 2025 mempertemukan para pemimpin pemerintah, industri, universitas dan ahli keamanan dan telah menarik lebih dari 8.000 peserta, dengan 1.200 delegasi konferensi dari 27 negara dan lebih dari 200 peserta pameran.
GovInsider diundang oleh NACSA-AIS sebagai media partner ke acara ini.
Berlangganan bulletin GovInsider di sini
Memimpin inisiatif keamanan siber regional
DPM Zahid menyoroti pentingnya aksi kolektif untuk menghadapi tantangan yang terus-menerus dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN, khususnya kesenjangan dalam hal mengatasi ancaman – yang menciptakan celah yang dapat dieksploitasi para pelaku kejahatan siber yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Kami mendesak kerja sama dengan fokus pada kolaborasi waktu nyata dalam respons insiden, forensik digital, pertukaran data dan harmonisasi kebijakan lintas kawasan.”
Sebagai Ketua ASEAN, Malaysia telah memimpin penyusunan Strategi Kerja Sama Keamanan Siber ASEAN 2026–2030 untuk “menjadikan kerja sama ini dari niat menjadi implementasi”.
Mekanisme ini akan mematuhi prinsip kerahasiaan, kedaulatan, dan kepercayaan mutual, yang esensial dalam mengelola ancaman keamanan siber yang sensitif dan melintasi batas negara.
Inisiatif ini akan dipresentasikan pada kesempatan ASEAN Summit berikutnya di bulan Oktober.
Malaysia juga telah meratifikasi Konvensi Budapest dan akan menandatangani Konvensi PBB Melawan Kejahatan Siber pada Oktober mendatang di Hanoi, menegaskan komitmen untuk sejalan dengan norma internasional sekaligus memperkuat kerangka hukum regional dan dalam negeri.
Sebelumnya, Malaysia telah menerbitkan Undang-Undang Keamanan Siber 2024 yang mulai berlaku pada Agustus lalu, menjadi inti upaya Malaysia dalam memperkuat ketahanan dan memberikan NACSA kewenangan sebagai pusat komando pertahanan siber nasional.
Saat ini Malaysia sedang memajukan Rancangan Undang-Undang Kejahatan Siber untuk memperkuat kewenangan penegak hukum dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut pelaku kejahatan siber secara efektif.
Pembangunan kapasitas
Deputi PM Zahid menyoroti bahwa manusia adalah faktor kunci dalam memajukan ketahanan siber nasional.
Ia menceritakan data bahwa 93 persen organisasi di Malaysia mengalami insiden siber yang dipicu oleh AI tahun lalu, namun hanya separuh karyawan yang memahami risiko ini.
Karena itu, strategi baru ini juga akan menitikberatkan pada aspek pembangunan kapasitas dengan fokus pada talenta, memajukan riset, dan membangun kemitraan global untuk menciptakan ahli-ahli keamanan siber yang siap menghadapi masa depan.
“Ini bukan tentang sistem, tapi tentang manusia ... Seperti kapal yang berlayar di tengah badai, kekuatan kita bukan pada kapalnya, tetapi pada awaknya,” katanya.
Malaysia juga telah memulai inisiatif MyCyberHero sejak 2024 yang bertujuan untuk mempromosikan literasi digital sejak usia dini.
Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan awareness siswa terhadap ancaman online, membekali mereka dengan pengetahuan dan skill agar mereka dapat menavigasi dunia digital secara aman dan bertanggung jawab, kata Zahid.
Di sela acara CYDES 2025, Deputi Perdana Menteri Zahid menyaksikan seremoni penandatangan MoU antara Kepala Eksekutif NACSA Dr Megat Zuhairy Megat Tajuddin dengan perwakilan enam universitas negeri dan swasta Malaysia dalam rangka meningkatkan kolaborasi riset dan pengembangan talenta di bidang keamanan siber.
Universitas itu adalah Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Teknologi MARA, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, the Management and Science University, dan University College TATI.
