Bagaimana Jabatan Digital Negara mendorong transformasi digital Malaysia

Artikel ini merupakan bagian dari inisiatif Digital Government dari GovInsider, yang bertujuan untuk menampilkan kisah-kisah dari lembaga-lembaga pemerintah digital di seluruh dunia. Lihat peta interaktif kami dan hubungi editorial@govinsider.asia jika Anda ingin berkontribusi.

Malaysia sedang mewujudkan ambisinya menjadi bangsa digital dengan merangkul digitalisasi dan emerging technologies seperti AI sebagai pendorong utama ekonomi dan pelayanan publik. Ekonomi digital Malaysia diproyeksikan dapat menyumbang 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Malaysia. 

Direktur Jenderal Jabatan Digital Negara (JDN) Kementerian Digital Malaysia, YBhg. Datuk Ts. Dr. Fazidah binti Abu Bakar mengatakan, sebagai lembaga yang memimpin transformasi sektor publik di Malaysia, JDN bertugas untuk memastikan bahwa langkah-langkah strategis negara dalam mendorong digitalisasi dan adopsi teknologi berjalan pada jalurnya. 

Fazidah menerima penghargaan sebagai "Digital Leader of the Year" pada ajang Festival of Innovation 2025 GovInsider. Penghargaan ini memberikan pengakuan kepada individu yang telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dalam mendorong transformasi digital di dalam organisasi mereka, yang berkontribusi pada peningkatan layanan dan hasil. 

Bagi Fazidah, penghargaan ini merupakan salah satu hal dari sekian banyak pengalaman mengesankan dalam hidupnya selama ia berkarir di pemerintahan dan ia amat bersyukur tentang hal itu. 

"Sangat menyenangkan melihat bagaimana peran tim IT dan digitalisasi semakin penting dalam memajukan sektor publik. Saya berasal dari tim teknis, bukan tim yang mengelola administrasi. Melihat bahwa kepemimpinan JDN berasal dari latar belakang teknis adalah pencapaian. Bukan untuk saya saja, tapi untuk seluruh tim," katanya. 

Berlangganan bulletin GovInsider di sini. 

Mereformasi pelayanan publik

JDN dibentuk pada tahun 2023 sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Digital dengan tujuan untuk mempromosikan digitalisasi layanan-layanan publik agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan-layanan dari pemerintah, termasuk melakukan bisnis dan bertransaksi dengan negara. 

"Perdana Menteri kami adalah orang yang sangat visioner dan sangat fokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan. Kontribusi JDN difokuskan untuk memastikan bahwa aktivitas yang kami lakukan sejalan dengan aspirasi itu." 

Lembaga ini sebelumnya bernama Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU) yang berada di bawah kantor Perdana Menteri, sebelum akhirnya di-rebranding menjadi JDN seiring pemisahan Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. 

Menurut Fazidah, pemerintah Malaysia di bawah PM Ibrahim menekankan bahwa layanan publik harus direformasi untuk meningkatkan efisiensi dan penyampaian layanan. Dalam melakukan reformasi, kemampuan teknologi menjadi hal kritikal karena dapat mempengaruhi cara kita melakukan proses tersebut.

"JDN mengajak dan mendorong instansi pemerintah bahwa mereka harus mengambil kesempatan untuk menerapkan atau mengadopsi teknologi yang sedang berkembang di setiap layanan pemerintah," katanya. 

Di samping itu, JDN mendorong lembaga-lembaga pemerintah untuk tidak bekerja secara sendiri-sendiri (silo) dalam menyediakan pelayanan kepada rakyat. Karena rakyat tidak mau tahu siapa yang menyediakan layanan. Mereka hanya ingin mendapatkan pelayanan, Fazidah menambahkan.

Dari aspek proses, JDN juga berperan dalam rencana strategis digitalisasi lima tahunan dari setiap lembaga pemerintah dan memantau setiap prosesnya, mulai dari pengajuan anggaran, proyek-proyek, hingga evaluasi teknis. 

"Kami juga memberikan saran dan pendampingan untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi dalam proyek-proyek digitalisasi tersebut," ujar Fazidah. 

Mengembangkan talenta digital 

Menurut Fazidah, manusia dan teknologi memegang peranan yang sama pentingnya dalam perjalanan transformasi digital di Malaysia. Teknologi yang bagus saja tidak cukup dan dampak dari teknologi baru bisa dirasakan melalui proses adopsi. Jadi, penting untuk mengedukasi target pengguna, serta memastikan kesiapan dan penerimaannya. 

Mengingat dinamika perubahan yang begitu cepat membutuhkan talenta-talenta yang mahir dalam menggunakan teknologi, maka talenta digital pemerintah adalah salah satu hal yang sedang difokuskan oleh JDN saat ini.

"Selain meningkatkan kapasitas talenta-talenta di JDN itu sendiri, kami juga memastikan semua pegawai pemerintah secara teknis mampu mendukung organisasinya dalam menyediakan layanan digital," ia mencatat. 

Fokus area pengembangan talenta digital di Malaysia diarahkan pada bagaimana pegawai sektor publik mendigitalkan layanan pemerintah ke dalam platform digital, memastikan aspek keamanan siber, dan meningkatkan keahlian mereka untuk menghadapi teknologi yang sedang berkembang seperti AI, Blockchain, dan layanan cloud.

Membuat pedoman penggunaan AI 

Pemerintah Malaysia telah menyatakan komitmennya mendukung penggunaan AI untuk sektor publik dengan mendirikan National AI Office beberapa waktu lalu. Namun, pemerintah menemukan bahwa sangat penting untuk menyusun pedoman untuk mengatur dan memfasilitasi penggunaan AI lewat Garis Panduan Adaptasi AI untuk Sektor Awam.

Pedoman ini melengkapi berbagai kebijakan yang telah dimiliki negara ini, seperti Undang-Undang Keamanan Siber, Undang-Undang Berbagi Data Sektor Publik, Undang-Undang Privasi Data, dan lain-lain. 

Menurut Fazidah, pedoman ini dibutuhkan untuk menyikapi suasana ketidakpastian dan risiko yang potensial timbul dari penerapan AI, khususnya dengan munculnya model AI Generatif yang dua tahun lalu.  

Panduan ini memiliki beberapa bagian. Di bab pertama, pemerintah mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan AI. Bab berikutnya berbicara tentang apa saja prinsip-prinsip AI untuk mengatur konteksnya. Kemudian membahas siapa aktornya, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan apa, bagaimana cara memastikan hal tersebut berjalan sesuai dengan aturan. 

"Pedoman ini tak hanya menjelaskan poin-poin potensi dan risiko AI, tapi juga memfasilitasi proses assesmen terhadap perangkat dan tingkat kesiapan kita ketika ingin memulai inisiatif tersebut," ia mencatat.  

Menjadi pemimpin digital  

Memimpin JDN sejak tahun Desember 2023 – sebelumnya berkiprah sebagai Deputi Direktur Jenderal ICT di MAMPU – Fazidah akan mengakhiri pengabdiaannya di pemerintahan pada bulan Juni 2025.

Melihat kembali pada tanggung jawabnya sekarang, ia mengatakan akan segera menyelesaikan berbagai tugas tersisa di JDN. Fazidah juga berharap bahwa sebelum pensiun ia dapat mewariskan tim yang kuat dengan melakukan restrukturisasi JDN agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Ia menitipkan pesan kepada generasi muda yang memiliki passion di bidang teknologi untuk berani berinovasi untuk kepentingan publik, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemauan yang kuat untuk terus berkembang. Penguasaan terhadap pengetahuan teknis adalah hal terpenting, namun perlu diiringi dengan sikap yang baik. 

"Saya menyebutnya TASK (Think, Attitude, Skill, Knowledge). Meskipun Anda memiliki pengetahuan teknis yang baik, atau Anda sangat ahli dalam hal itu, Anda harus memiliki empati dengan pengguna tentang problem apa yang ingin Anda selesaikan."