“Berani, inklusif dan bersama-sama mentransformasi layanan publik”: UN Public Service Forum

Di salah satu kota tertua di dunia yang kaya sejarah dan bagian dari Jalur Sutra kuno – Samarkand – organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kepala pemerintahan dan pakar administrasi publik dari seluruh dunia berkumpul untuk membahas bagaimana sektor publik dapat memimpin inovasi baru dalam menghadapi tantangan zaman.   

Dalam konferensi tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Navid Hanif, mencatat bahwa "sektor publik bergantung pada pegawai negeri yang dedikatif dan terampil, yang sangat penting dalam membangun kepercayaan terhadap institusi dan mempromosikan tata kelola yang baik pada layanan publik". 

Namun, dengan sisa lima tahun hingga batas waktu pencapaian agenda SDGs di tahun 2030, kita harus segera mempercepat tindakan dari sebelumnya, katanya.   

"Mari bertindak dengan berani, inklusif, dan bersama-sama. Mari bangun sistem yang tidak hanya menyediakan layanan tetapi juga kepercayaan, tidak hanya efisiensi tetapi juga martabat, tidak hanya konektivitas tetapi juga komunitas.  

"Dengan fondasi yang tepat, kita masih dapat mempercepat menuju masa depan di mana layanan publik tidak hanya dijanjikan tetapi juga diwujudkan," kata Hanif.

Dia berbicara di hadapan lebih dari 400 delegasi dari seluruh dunia yang berkumpul di Samarkand Congress Centre untuk Forum Layanan Publik PBB (UNPSF) 2025 pada 23-25 Juni.  

Di bawah tiga tema transformasi digital, last mile service delivery, dan percepatan inovasi, UNPSF 2025 menyediakan wadah bagi para pegawai sektor publik untuk membangun kapasitas dan berbagi pengalaman dalam penyampaian layanan.  

GovInsider diundang oleh pemerintah Uzberkistan sebagai mitra media untuk konferensi tersebut.  

Berlangganan bulletin GovInsider di sini. 

Mempercepat transformasi layanan publik hingga 2030  

Hanif kembali menekankan peran pegawai negeri selama forum meja bundar tingkat menteri tentang transformasi sektor publik. 

"PBB ada di sini untuk menginspirasi dan memulihkan kepercayaan serta harapan Anda akan masa depan yang lebih baik, meskipun dalam masa-masa yang penuh gejolak," katanya, menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga dan memanfaatkan keahlian teknis PBB dalam merancang kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. 

"Kami menawarkan pengetahuan terkini, karena kami mengelola layanan e-government di 193 negara dan kami mendapatkan data, usulan kebijakan, dan dampaknya. Semua ini tercatat dalam survei pemerintah kami dan dibagikan sebagai pengetahuan kepada setiap dari Anda dan semua orang."  

Menteri Kehakiman Georgia, Paata Salia, menambahkan dalam pembicaraan bahwa "inovasi dalam layanan publik bukan lagi pilihan" tetapi sebagai "kebutuhan" di negaranya.

"Landasan utama agenda kami adalah strategi reformasi administrasi publik, yang mencakup pengembangan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, efisien, dan bebas korupsi, di mana lembaga negara menerapkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga."

Dia menyoroti bagaimana Georgia menerapkan prinsip PBB "tidak meninggalkan siapa pun di belakang", yang diwujudkan melalui instansi Centre of Public Service negaranya yang menawarkan lebih dari 500 layanan pemerintah dalam satu platform.

"Model ini menyederhanakan penyampaian layanan, mengurangi beban administratif, [dan] memperkuat kredibilitas institusi," tambah Menteri Salia. 

Dalam forum menteri lainnya, Menteri Negara Albania untuk Administrasi Publik dan Pemberantasan Korupsi, Adea Pirdeni, menyoroti peran digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi administrasi publik dan membuat layanan lebih mudah diakses oleh warga.  

Saat ini, lebih dari tiga juta orang terdaftar di portal Albania, memanfaatkan 1.240 layanan online.  

Ini merupakan transisi besar dari hanya 14 layanan yang ditawarkan pada tahun 2013, yang berimplikasi pada kenaikan signifikan Albania dalam peringkat e-governance PBB dari 114 menjadi 62. 

"Pertumbuhan program yang kami capai secara keseluruhan cukup memuaskan. Namun di sisi lain, kami semakin sadar akan pentingnya memastikan bahwa layanan-layanan ini juga menjadi lebih mudah diakses dan lebih inklusif bagi semua orang yang memiliki keterbatasan khusus," kata Menteri Pirdeni. 

Sesi tersebut menyoroti strategi untuk mempercepat pelayanan publik di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara yang terlibat dalam diskusi.   

Ketua Komisi Layanan Publik Namibia, Salmaan Jacobs, menjelaskan bahwa populasi Namibia yang relatif kecil, sekitar tiga juta jiwa, dibandingkan dengan luas wilayahnya yang sangat besar, membuat warga harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan berbagai layanan publik. 

"Berkenaan dengan kerangka kebijakan, Namibia memiliki kebijakan desentralisasi dalam setiap peraturan yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat,” jelas Jacobs.  

Layanan publik yang diakui secara internasional 

Forum ini juga menandai komitmen negara tuan rumah untuk menginisiasi Deklarasi Menteri Samarkand tentang Memajukan Transformasi Digital, Inovasi, dan Tata Kelola Data yang Kuat di Sektor Publik’. 

Deklarasi tersebut mengidentifikasi tujuh prioritas utama yang mencerminkan tantangan dan peluang global terkait digitalisasi, serta mendorong kerja sama dua arah antara Utara dan Selatan dalam memfasilitasi transformasi digital.   

Prioritas tersebut meliputi informasi digital, adopsi kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab, tata kelola data, keamanan siber, dan kerja sama global. 

"Ini bukan sekadar deklarasi, melainkan komitmen bersama, dan kami berharap KTT ini menjadi titik awal untuk langkah baru menuju pembagian yang terdistribusi dan adil," kata Menteri Teknologi Digital Republik Uzbekistan, Sherzod Shermatov.

UNPSF juga menyelenggarakan delapan lokakarya pengembangan kapasitas yang berfokus pada bidang-bidang tematik mulai dari kepemimpinan transformatif dan peningkatan keterampilan sektor publik hingga tata kelola digital dan inovasi sektor publik. 

Diselenggarakan bersama oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN DESA) dan Kementerian Teknologi Digital Pemerintah Republik Uzbekistan, pembukaan UNPSF juga bertepatan dengan Hari Layanan Publik PBB (UN Public Service Day). 

"Merupakan suatu kehormatan untuk membuka forum ini dan bergabung dengan Anda dalam merayakan dedikasi pegawai negeri dari seluruh dunia. Komitmen Anda terhadap pelayanan publik merupakan tulang punggung tata kelola yang efektif dan mesin penggerak pembangunan berkelanjutan," kata Hanif.