Digitalisasi di Laos: Dari SIM digital hingga pinjam buku pelajaran

Pemerintah beradaptasi di era digital melalui berbagai cara, dengan membuat situs web, aplikasi, dan layanan digital untuk berbagai fungsi. Namun, banyaknya layanan pada platform yang berbeda membawa masalah tersendiri.

Dengan lembaga pemerintah yang menggunakan berbagai platform digital, warga negara dibebani tanggung jawab untuk memahami berbagai jalur untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan, sehingga membuang waktu untuk menavigasi perjalanan yang rumit, belum lagi prosedur birokratis yang harus dilalui. 

“Sebagai warga negara, saya merasakan kesulitan setiap kali saya ingin melakukan pembayaran atau menyumbang, saya butuh waktu seharian penuh. Ketidakefisienan ini membebani warga negara dan membatasi efektivitas pemerintah,” ungkap Wakil Direktur Jenderal pada Pusat Pemerintahan Digital, Kementerian Teknologi dan Komunikasi Republik Demokratik Rakyat Laos, Vannapha Phommathansy. 

Ia berbicara di acara Festival of Innovation (FOI) yang diselenggarakan oleh GovInsider di Sands Expo, Singapura, pada 25 Maret lalu. 

Untuk mengatasi kendala layanan publik yang terfragmentasi, Pusat Pemerintahan Digital Laos mengembangkan aplikasi Gov-X untuk menciptakan platform digital terpadu dalam mengakses layanan publik, mulai dari layanan kesehatan dan pendidikan hingga transportasi dan perdagangan.  

Selama presentasinya, Vannapha menyampaikan misi pemerintah Laos untuk menyederhanakan dan mendigitalkan layanan publik di bawah satu platform terpadu. 

Berlangganan bulletin GovInsider di sini. 

Memudahkan akses ke layanan publik 

Agenda transformasi digital Laos bertujuan untuk mendigitalkan layanan publik melalui tiga pilar: ekonomi digital, masyarakat digital, dan pemerintahan digital.

Vannapha mengatakan tantangan dan tujuannya adalah untuk menjembatani layanan publik yang terpecah-pecah di berbagai lembaga. 

Dengan tujuan inilah aplikasi Gov-X diluncurkan pada Agustus 2023 dengan dukungan dari Lembaga PBB untuk Program Pembangunan (UNDP), tambahnya. 

“Kami ingin menjadikannya platform digital terpadu, yang mengintegrasikan semua layanan publik penting di seluruh kementerian… dengan satu aplikasi, warga dapat mengakses beberapa layanan daring, yang memodernisasi tata kelola kami,” katanya. 

Solusi ini memungkinkan proses yang disederhanakan bagi warga untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan, tanpa harus bepergian ke berbagai kantor atau mengisi dokumen yang berulang-ulang. 

Salah satu contoh yang dibagikan selama presentasinya adalah SIM digital yang dapat digunakan warga untuk memverifikasi identitas dan kelayakan mereka untuk mengemudi, tanpa harus khawatir harus selalu membawa SIM versi fisik. 

Fitur ini dikembangkan bekerja sama dengan Kementerian Keamanan Publik dan Kementerian Transportasi, yang mencakup penyediaan perangkat pemindaian bagi anggota kepolisian untuk melakukan autentikasi, kata Vannapha. 

Layanan elektronik lain yang ditawarkan aplikasi ini adalah Khangpanya, platform pendidikan yang menyediakan akses ke buku pelajaran untuk memastikan pembelajaran berkelanjutan di kalangan siswa.

Fitur ini dibuat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa, terutama di daerah pedesaan, ketika menempuh pendidikan selama pandemi Covid-19. 

Fitur lain dari aplikasi ini meliputi pemeriksaan status kesejahteraan sosial bagi warga negara Laos, pendaftaran bisnis, dan pembuatan dokumen resmi seperti visa dan paspor. 

Memahami masalah lalu mengatasinya 

Vannapha menekankan pentingnya memecah silo-silo untuk menciptakan ruang layanan publik yang saling terhubung.

Ia mengatakan tantangan teknis dalam mengembangkan aplikasi Gov-X antara lain kesulitan dalam mengakses data dan mencapai konsensus dari berbagai lembaga yang bekerja secara silo. 

Kunci untuk mengatasi tantangan ini adalah bergerak selangkah demi selangkah dan memperluas aplikasi sesuai dengan kemampuan Kementerian Teknologi dan Komunikasi. 

Aplikasi ini diluncurkan selama pandemi dengan registrasi digital nomor telepon untuk memverifikasi informasi pribadi dan mengakses vaksinasi. 

Sejak saat itu, pemerintah Laos mendedikasikan upaya yang lebih terfokus pada pengembangan layanan elektronik melalui aplikasi. Namun Vannapha mengatakan bahwa pekerjaan tersebut masih jauh dari selesai. 

“Kami ingin memperluas lebih banyak layanan dari lembaga pemerintah lain dan memasukkannya ke dalam Gov-X,” katanya, seraya menambahkan bahwa upaya saat ini adalah memperluas jangkauan di tingkat kecamatan dan desa sehingga setiap warga memiliki akses ke layanan publik. 

Kolaborasi lintas batas 

Perjalanan transformasi digital Laos mengambil pelajaran dari pemerintah lain yang telah berhasil mendigitalkan layanan publik untuk memastikan efisiensi biaya dan waktu.

Sejumlah inisiatif pemerintahan digital lainnya tengah digarap antara Kementerian Teknologi dan Komunikasi dengan UNDP, termasuk portal e-government nasional dan pusat data berbasis cloud. 

Bekerja sama dengan divisi eksperimen pengembangan teknologi GovTech Singapura, Open Government Products (OGP), pemerintah Laos berupaya memanfaatkan FormSG dan mengadaptasinya ke konteks lokal sehingga warga dapat mengisi formulir dan melakukan transaksi secara daring.

Seiring dengan semakin meluasnya aplikasi dan semakin banyaknya warga yang menggunakannya, Vannapha menyampaikan bahwa langkah selanjutnya adalah menggunakan chatbot bertenaga AI untuk membantu pengguna memahami proses dasar layanan publik, seperti ke mana harus menyerahkan dokumen atau apa yang terjadi setelah penyerahan. 

Selain itu, aplikasi ini bertujuan untuk memperluas cakupan dalam hal langkah-langkah perlindungan data. Saat ini, hanya warga di Laos yang dapat menggunakan aplikasi ini karena alasan keamanan data. Di masa mendatang, harapannya adalah untuk memastikan aksesibilitas dan kemudahan penggunaan di mana pun lokasinya. 

Untuk membaca artikel tentang Pusat Pemerintahan Digital PDR Laos, silakan klik di sini.

Anda juga dapat menyimak rekaman presentasi Vannapha Phommathansy pada acara Festival of Innovation 2025 di sini.