Filipina gunakan 'blockchain' untuk mengamankan transaksi pemerintah

Artikel ini merupakan bagian dari inisiatif GovInsider tentang Digital Government, yang bertujuan untuk menampilkan kisah-kisah dari lembaga-lembaga pemerintahan digital di seluruh dunia. Klik di sini untuk melihat peta interaktif kami dan hubungi editorial@govinsider.asia jika Anda ingin berkontribusi. 

Pemerintah Filipina ingin menggunakan teknologi blockchain untuk membuat proses pemerintahan menjadi lebih transparan, paperless, dan pada akhirnya, bebas dari korupsi.

Wakil Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi (DICT) untuk e-Government, David L Almirol Jr, baru-baru ini memperkenalkan inisiatif eGOVchain, yang bertujuan untuk mentransformasi proses pemerintahan dan mengamankan transaksi publik menggunakan blockchain. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan keamanan serta mengurangi korupsi dengan mengelola data di berbagai node yang aman. 

Blockchain adalah buku besar digital (digital ledger) terdesentralisasi yang menyimpan dan membagikan informasi di seluruh jaringan komputer dengan cara yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah.

DICT telah menyiapkan node pertama, yang sekarang terintegrasi dengan beberapa sistem TI pemerintah. Ini termasuk Digital National ID, platform pertukaran data pemerintah, eGovDX, dan eGovPH SuperApp, yang menggabungkan layanan warga dalam satu aplikasi.

Namun, pemberdayaan blockchain secara penuh akan membutuhkan node kedua dan ketiga yang akan didirikan, yang direncanakan akan diimplementasikan tahun depan dan akan dikelola secara independen oleh dua entitas swasta.

Implementasi eGovEncrypt, bersama dengan eGovchain, sangat penting untuk menegakkan kebijakan Zero-Trust di seluruh integrasi dalam platform eGovDX, kata Almirol. eGovEncrypt merujuk pada proyek enkripsi data pemerintah untuk mengamankan data pemerintah yang sangat penting.

Berlangganan Bulletin GovInsider untuk mendapatkan informasi terbaru inovasi sektor publik.

Mengatasi tantangan integrasi blockchain 

Terdapat beberapa tantangan dalam mengintegrasikan teknologi blockchain dengan layanan pemerintah, termasuk kompatibilitas dengan sistem pemerintah yang sudah ada, rintangan peraturan, dan kurangnya pelatihan personil yang memadai. 

Berbicara kepada GovInsider, Almirol mengatakan, “DICT mengatasi tantangan-tantangan ini dengan membina kemitraan publik-swasta dan memulai program percontohan teknis untuk memfasilitasi integrasi yang lancar”.

Almirol menambahkan bahwa DICT meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan internalnya untuk mendukung platform yang ada dan memposisikan DICT sebagai organisasi utama untuk mencapai interoperabilitas dan kompatibilitas di seluruh sistem pemerintah. 

Fitur-fitur yang melekat pada blockchain, seperti transparansi dan keabadian, memastikan bahwa setelah data dimasukkan, data tersebut tidak dapat diubah tanpa terdeteksi. Hal ini menjadikannya alat yang efektif untuk mengurangi korupsi dengan menyediakan catatan transaksi yang permanen dan dapat diaudit, katanya. 

Selain itu, inisiatif eGovchain akan meningkatkan keamanan dan mendorong efisiensi biaya dengan mencegah duplikasi sistem dan infrastruktur di seluruh lembaga pemerintah. 

Almirol menyoroti bahwa aplikasi super (SuperApp) eGovPH mengatasi potensi masalah privasi yang terkait dengan pengelolaan beberapa ID pemerintah dalam satu dompet seluler dengan menggunakan teknik enkripsi canggih untuk melindungi data pengguna dan memberikan kontrol penuh atas informasi pribadi mereka. 

“Pengguna dapat memutuskan lembaga pemerintah mana yang akan memiliki akses ke detail tertentu, memastikan privasi dan keamanan. Otentikasi multi-faktor dan penyimpanan data yang aman akan mengurangi risiko akses yang tidak sah,” kata Almirol. 

Meskipun SuperApp eGovPH menyediakan platform terpadu yang berpusat pada warga negara untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, masing-masing lembaga pemerintah akan terus mengelola dan memelihara basis data dan sistem masing-masing.

Platform eGovDX telah menerapkan protokol dan API standar, sehingga memungkinkan komunikasi yang lancar antara berbagai sistem pemerintah tanpa harus berbagi data sensitif secara langsung. Melalui pengujian dan kolaborasi yang berkelanjutan dengan berbagai lembaga, DICT telah mengembangkan pertukaran data yang aman dan efisien dengan tetap menjaga integritas dan kerahasiaan informasi. 

Berlangganan Bulletin GovInsider untuk mendapatkan informasi terbaru inovasi sektor publik.

Meningkatkan transparansi dan keamanan pemerintah 

Almirol menekankan bahwa eGOVchain dirancang untuk mengimplementasikan teknologi buku besar yang terdesentralisasi dan terdistribusi untuk pemerintah Filipina. Tujuannya adalah untuk mencatat transaksi dengan aman di berbagai lembaga dan layanan pemerintah, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas data. 

Upaya ini mengatasi masalah utama dalam memastikan transaksi yang aman dan dapat diverifikasi di berbagai sektor, mengurangi risiko seperti fraud, manipulasi data, dan ketidakefisienan yang muncul dari proses yang terisolasi dan manual. 

Langkah-langkah adopsi formal sedang dikembangkan, termasuk kemitraan potensial dengan sektor-sektor utama dan kampanye kesadaran publik untuk mendorong pemahaman dan kepercayaan yang lebih luas pada eGOVchain. 

“Kami juga menjajaki kerangka kerja peraturan untuk mendukung implementasi yang aman di semua tingkat pemerintahan, dan kami berencana untuk melakukan penyelidikan dan konsultasi publik sebelum akhir tahun untuk mengumpulkan umpan balik yang berharga dan memastikan peluncuran yang sukses dari eGovchain dan eGovEncrypt,” kata Almirol. 

Membayangkan masa depan digital 

Selama dua hingga lima tahun ke depan, Almirol mengatakan bahwa sebagian besar penduduk akan memperoleh manfaat dari ekosistem digital yang berkembang sepenuhnya di Filipina, yang didorong oleh platform digital pemerintah yang saling terhubung. 

Almirol menambahkan bahwa eGOVchain akan berfungsi sebagai sistem yang sepenuhnya terdesentralisasi, dengan tujuan adopsi yang luas baik di sektor pemerintah maupun swasta. Dengan integrasi beberapa node, platform ini akan meningkatkan keamanan data, efisiensi, dan transparansi, sehingga mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. 

Platform eGovPH SuperApp dan eGovDX akan menjadi aset penting bagi warga negara, yang secara fundamental mengubah cara mereka berinteraksi dengan layanan pemerintah, tambahnya. Dengan menyederhanakan prosedur dan meningkatkan pemberian layanan, platform ini akan membuat akses ke sumber daya publik menjadi lebih efisien dan ramah pengguna. 

Platform-platform ini akan menawarkan antarmuka yang terpadu dan intuitif untuk mengelola berbagai tugas yang berhubungan dengan pemerintah, mengurangi kerumitan dan waktu tunggu. Sebagai hasilnya, warga negara akan mendapatkan manfaat dari pengalaman yang lebih mulus dan responsif, yang mengarah pada keterlibatan dan kepuasan yang lebih besar dengan layanan pemerintah. 

Artikel ini diterjemahkan dari Bahasa Inggris pada laman ini.