Bagaimana layanan pemerintah digital mengurangi kesenjangan desa-kota di Filipina
By Si Ying Thian
Prioritas utama bagi Filipina adalah menutup kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan dalam hal layanan warga, serta memperkuat langkah-langkah keamanan siber untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah digital, ujar Yesly Corazon Jaen dari Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (DICT) Filipina.
Pemerintah Filipina berupaya untuk mengurangi kesenjangan desa dan kota melalui layanan pemerintah digital. Salah satunya dengan program digital ID. Foto: Canva
Layanan pemerintah digital di Filipina akan segera menjadi lebih mudah diakses oleh warga di seluruh negeri.
Menjelang acara “GovInsider Festival of Innovation 2024” yang diselenggarakan akhir bulan ini, kami berbincang dengan Yesly Corazon Jaen, Kepala Layanan Audit Internal di Departemen Informasi dan Komunikasi (DICT), mengenai peluang yang paling menjanjikan bagi pemerintah digital Filipina dan dampak yang ia buat sebagai pejabat sektor publik.
"Ke depannya, saya melihat Filipina membuat langkah maju dalam membuat layanan publik digital yang lebih mudah diakses oleh warga negara di seluruh negeri, termasuk mereka yang berada di wilayah yang secara geografis terisolasi dan kurang beruntung," kata Jaen.
Dengan tujuan menutup kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan, DICT merampingkan proses aplikasi, perizinan, dan sertifikasi untuk layanan warga negara, seperti pembayaran pajak, kesehatan, dan akses informasi publik.
GovInsider sebelumnya telah melaporkan hasil dari penghargaan Future of Government 2023 dari UNDP, di mana Filipina muncul sebagai salah satu pemenangnya. Tim di balik sistem ID nasional digital, PhilSys, yang melayani lebih dari 110 juta orang di ribuan pulau di Filipina, menerima penghargaan untuk kategori open source.
Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap inisiatif pemerintah digital, Filipina juga perlu berbuat lebih banyak dalam hal memperkuat keamanan siber dan langkah-langkah privasi data, tambah Jaen.
"Memprioritaskan infrastruktur keamanan siber, menerapkan langkah-langkah perlindungan data yang kuat, dan meningkatkan kesadaran publik tentang praktik terbaik keamanan siber sangat penting untuk melindungi data warga negara," jelasnya.
"Manajer risiko" di balik pemerintahan digital Filipina
DICT Filipina memimpin agenda pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara ini, dan Jaen memimpin peran sebagai auditor internal untuk memberi saran kepada Sekretaris DICT tentang apakah kontrol internal sudah sesuai dengan persyaratan hukum, kebijakan manajerial, langkah-langkah akuntabilitas, standar etika, dan kewajiban kontrak.
Ia berperan mendukung pendekatan berbasis risiko dalam perencanaan manajemen untuk semua sistem dan aplikasi e-government di Filipina.
Jaen juga bertanggung jawab untuk menyederhanakan proses di berbagai sumber daya dan jaringan TIK pemerintah ke dalam kerangka kerja terpadu yang membantu mewujudkan rencana induk negara yang lebih luas, seperti Rencana Induk E-Government, Rencana Pembangunan Filipina, dan Agenda Pengembangan TIK Nasional.
Meskipun menjadi "manajer risiko", pelajaran utama yang dipetik Jaen selama bertahun-tahun adalah pentingnya memiliki toleransi risiko yang lebih besar, dan kemampuan untuk mengakui dan belajar dari kesalahan.
"Sifat-sifat ini meningkatkan kemampuan organisasi sektor publik untuk merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan menawarkan solusi yang berarti untuk masalah-masalah yang kompleks," katanya.
Pelajaran penting lainnya adalah perlunya pemerintah bermitra dengan industri dan warga dalam menciptakan solusi bersama.
"Dengan demikian, warga negara perlu dilibatkan dalam proyek-proyek ini untuk menciptakan rasa kepemilikan dan kemitraan dalam pembangunan bangsa. Para pemimpin harus secara proaktif mendukung dan mendorong upaya warga untuk berinovasi."
Teknologi yang sedang berkembang menjadi kunci untuk membangun kota pintar di Filipina
Teknologi blockchain dan teknologi keuangan (FinTech) adalah beberapa teknologi yang sedang berkembang yang diyakini Jaen akan membentuk visi kota pintar di Filipina. Teknologi blockchain telah diterima secara luas di berbagai industri, dan teknologi ini telah terbukti meningkatkan kepercayaan, efisiensi, dan transparansi proses, kata Jaen.
Ia menekankan perlunya pemerintah bermitra dengan industri untuk memberikan hasil yang menguntungkan bagi ekonomi dan masyarakat.
Layanan perbankan digital juga akan memberikan dampak yang lebih besar bagi Filipina, mengingat banyaknya warganya yang bekerja di luar negeri.
GovInsider sebelumnya membahas kemitraan antara bank sentral Filipina dan mitra nirlaba dalam membuat pembayaran digital seinklusif dan semudah mungkin.
Teknologi lain yang sedang berkembang, menurutnya, termasuk AI yang sebagian besar digunakan untuk dukungan pelanggan dan operasi yang efisien, sensor IoT yang digunakan untuk pemantauan lingkungan di bidang pertanian, augmented reality dan virtual reality yang digunakan untuk edukasi dan keterlibatan audiens.
Saksikan pemaparan Yesly Corazon Jaen di FOI 2024 yang berlangsung pada 26-27 Maret 2024, di Sands Expo, Singapura. Ia akan berbicara dalam dua sesi:
1. Pleno pembukaaan hari ke-2 berjudul “Why are We Holding on to Legacy Systems?”
2. Panel hari ke-2 berjudul “Evolution of Digital Identity Panel: Overcoming Roadblocks to Secure Authentication for Citizens”