Energi, konektivitas dan keamanan siber adalah fondasi ekonomi digital

Dengan disepakatinya ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), peluang perdagangan digital dan investasi teknologi di kawasan diperkirakan akan semakin besar.  

Pertanyaannya, seberapa siap Indonesia memanfaatkan momentum tersebut? 

Pertanyaan itu menjadi benang merah dalam Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) 2026, yang berlangsung pada 5-6 Agustus di Jakarta.  

Acara yang mempertemukan pemerintah, penyedia teknologi, dan pelaku industri ini menghadirkan lebih dari 138 pembicara, 500 perusahaan peserta pameran, dan ribuan pengunjung. 

Dalam pidato pembuka, tiga pejabat pemerintah menyampaikan pesan yang saling melengkapi: ekonomi digital membutuhkan fondasi energi yang kuat, ekosistem digital yang mampu menciptakan nilai ekonomi, dan keamanan siber yang menjadi prasyarat kepercayaan publik. 

Ketiganya menggambarkan bagaimana pemerintah mulai melihat transformasi digital sebagai agenda pembangunan ekonomi nasional, bukan sekadar agenda teknologi. 

Ekonomi digital dimulai dari energi 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan diskusi mengenai AI, pusat data, dan ekonomi digital sering kali mengabaikan fondasi paling mendasar: energi.

Menurutnya, seluruh infrastruktur digital bergantung pada ketersediaan listrik yang andal. 

"Ekonomi digital baru ada kalau infrastruktur energinya tersedia," katanya. 

Airlangga mengatakan Indonesia memiliki modal besar melalui sumber energi domestik seperti panas bumi, tenaga air, dan energi surya yang dapat menopang pengembangan pusat data, AI, hingga komputasi kuantum. 

Tantangan berikutnya bukan sekadar hanya membangun pusat data, melainkan memastikan konektivitas energi antarpulau dapat berkembang secepat konektivitas digital yang telah dibangun melalui jaringan serat optik dan kabel bawah laut. 

"Peluang investasi jaringan energi ini masih terbuka luas bagi investor dalam maupun luar negeri, karena belum ada pemain yang mendominasi," ia menambahkan. 

Namun, ia menilai keunggulan sumber daya saja tidak cukup. Indonesia juga harus mempercepat pengembangan talenta digital agar tidak tertinggal dalam persaingan global. 

Pemerintah kini memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi, industri, dan komunitas profesional untuk mencetak lebih banyak talenta digital dan AI, termasuk melalui pengenalan pembelajaran coding dan AI sejak usia sekolah. 

Menurutnya, kombinasi antara talenta digital, sumber daya energi, dan pasar domestik yang besar akan menentukan apakah Indonesia mampu menghasilkan lebih banyak perusahaan rintisan, profesional teknologi, dan inovasi yang mampu bersaing secara global. 

"The golden moment ini tidak lama. Kita harus kejar dalam tiga sampai empat tahun ke depan." 

Konektivitas yang menghasilkan nilai ekonomi 

Infrastruktur yang kuat tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi. 

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jaringan digital yang telah dibangun dapat benar-benar meningkatkan produktivitas masyarakat dan menciptakan nilai tambah.  

Tantangan inilah yang disampaikan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah. 

Menurut Edwin, Indonesia kini telah melewati fase membangun konektivitas dasar. Kini pemerintah fokus pada meaningful connectivity – konektivitas yang mampu meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan memperkuat layanan publik."

Ia menggambarkan ekosistem digital layaknya sebuah bangunan yang terdiri atas infrastruktur fisik, infrastruktur virtual, platform digital, hingga aplikasi. Keempat lapisan tersebut tidak dapat dikembangkan secara terpisah. 

"Jika kita hanya membangun infrastruktur fisik, itu sama saja seperti membangun jalan raya tanpa lalu lintas. Sebaliknya jika kita membangun lapisan paling terlebih dahulu tanpa menyiapkan infrastruktur, kita akan menciptakan kemacetan." 

Karena itu, pemerintah tidak lagi hanya berfokus memperluas akses internet, tetapi juga memastikan seluruh lapisan ekosistem digital berkembang secara bersamaan – mulai dari infrastruktur, investasi, talenta, regulasi, hingga layanan digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat. 

Salah satu implementasinya adalah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai mekanisme pertukaran data pemerintah yang digunakan di dalam program digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos).

Hingga saat ini, SPLP telah memproses lebih dari 10 juta transaksi pertukaran data untuk mempercepat verifikasi, mengurangi duplikasi data, serta meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.  

"Ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan tanpa kekhawatiran atas duplikasi yang menyita waktu mereka dan – yang lebih penting - membuat mereka tidak kehilangan akses atas layanan pemerintah," tambahnya. 

Keamanan siber sebagai investasi 'mandatory' 

Semakin banyak layanan publik yang terdigitalisasi, semakin besar pula pentingnya memastikan sistem tersebut aman dan dapat dipercaya.  

Pesan tersebut menjadi fokus presentasi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi. 

Di tengah proyeksi ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai US$180-340 miliar pada 2030, ia mengingatkan bahwa peningkatan adopsi teknologi berjalan paralel dengan risiko siber. 

"Satu-satunya sistem yang aman adalah ketika sistem itu dimatikan. Selama masih terhubung dengan jaringan, pasti ada ancaman," kata Nugroho. 

Menurut Nugroho, sebagian besar insiden siber justru berawal dari kelemahan internal, mulai dari kebocoran kredensial, malware, hingga kesalahan manusia. Karena itu, keamanan tidak boleh dipandang sebagai lapisan tambahan yang dipasang setelah sistem selesai dibangun. 

Organisasi perlu menerapkan pendekatan "security by design", di mana keamanan menjadi bagian dari proses perancangan teknologi sejak awal, serta "resilience by architecture" agar sistem mampu

bertahan dan pulih dengan cepat ketika terjadi insiden.

Ia juga mengajak pemerintah dan industri mengubah cara pandangnya terhadap investasi keamanan siber, dari yang semula berada ranah teknis ke ranah keputusan strategis pengambil kebijakan.  

"Keamanan siber bukan lagi pilihan, tetapi mandatory investment bagi keberhasilan transformasi digital nasional," katanya.