Indonesia gandeng Estonia dalam upaya tata kelola data dan DPI

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Republik Estonia untuk meningkatkan transformasi digital.

Pada acara dialog strategis yang berlangsung 22 April di Jakarta, kedua delegasi menyepakati kerja sama teknis dan kebijakan di bidang pertukaran data lintas lembaga dan pengembangan infrastruktur publik digital (DPI), menurut keterangan tertulis dari Sekretariat Satu Data Indonesia, Bappenas. 

“Digitalisasi bukan semata-mata tentang pemanfaatan teknologi, melainkan tentang [membangun] kepercayaan dan kolaborasi. Kerja sama dengan Estonia akan membuka ruang untuk percepatan adopsi tata kelola digital yang inklusif, aman, dan efisien,” kata Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, sekaligus pemimpin delegasi Indonesia.  

Anggota delegasi lainnya dari Indonesia antara lain Staf Khusus Kepala Bappenas, Rama G. Notowidigdo dan Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia, Dini Maghfirra. 

Delegasi Estonia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Republik Estonia, Margus Tsahkna, Duta Besar Estonia untuk Indonesia, Singapura dan ASEAN, Priit Turk; serta dihadiri oleh pejabat dan perwakilan sektor teknologi, termasuk CEO Cybernetica, Oliver Väärtnõu, yang dikenal luas atas kontribusinya dalam pengembangan sistem pertukaran data terdesentralisasi X-Road.  

Dialog ini, menurut Vivi, diselenggarakan untuk mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 Indonesia yang baru diluncurkan, di mana salah satu poin utamanya adalah percepatan transformasi digital sebagai instrumen utama mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

"Kami berharap kerja sama dengan Republik Estonia dapat membantu kami mencapai sasaran utama RPJMN," Vivi menambahkan. 

Berlangganan bulletin GovInsider di sini. 

Praktik terbaik pertukaran data 

Delegasi Estonia menyampaikan komitmennya untuk mendukung Indonesia dalam membangun ekosistem pertukaran data yang andal dan berkelanjutan.

“Di Estonia, pertukaran data adalah fokus utama sistem layanan publik kami, yang memungkinkan data lintas sektor dimanfaatkan secara real time, sehingga menghasilkan efisiensi yang signifikan dan peningkatan transparansi,” ujar Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tsahkna.

Tsahkna mencontohkan bagaimana sistem interoperabilitas data telah meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan di Estonia melalui otomasi dan integrasi data fiskal antarinstansi.  

Menurutnya, model serupa sangat relevan bagi Indonesia dalam memperkuat layanan publik dan efektivitas kebijakan fiskal.

"Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor digital, tetapi integrasi data harus menjadi faktor kuncinya. Tanpa itu, teknologi hanya akan menghasilkan solusi yang terfragmentasi," tambah Tsahkna. 

Sebagai negara pelopor tata kelola pemerintahan digital, Estonia telah berhasil mendigitalkan 100 persen layanan pemerintahnya. Estonia juga dinilai berhasil menciptakan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah. 

Membangun fondasi tata kelola data 

Sebagai lembaga perencana sekaligus Chief Data Officer nasional, Bappenas melalui inisiatif Satu Data Indonesia (SDI) memimpin pengembangan kerangka kerja pertukaran data antarinstansi di tingkat pusat dan daerah.  

Dengan dukungan Estonia sebagai mitra yang telah berpengalaman dalam hal interoperabilitas sistem, Indonesia akan semakin siap untuk mengembangkan platform pertukaran data nasionalnya. 

"Kami melihat bahwa membangun sistem pertukaran data tidak bisa dilakukan secara silo. Kami butuh sinergi dengan negara-negara yang sudah terbukti berhasil,” kata Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia, Dini Maghfirra. 

Namun, sebelum melangkah ke platform pertukaran data, Indonesia perlu terlebih dulu memperkuat tata kelola data di seluruh instansi guna memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Memperkuat kerja sama strategis 

Pertemuan ini juga mencakup sesi diskusi teknis terkait perlindungan privasi, integrasi layanan publik digital, dan penguatan arsitektur kelembagaan digital nasional.

Estonia menyatakan kesiapannya untuk mendukung Indonesia dalam menyusun peta jalan kerja sama teknis, termasuk dalam bentuk pertukaran pengetahuan, pelatihan sumber daya manusia, dan asistensi pengembangan platform. 

Estonia dan Indonesia juga sepakat untuk melanjutkan dialog dalam forum-forum lanjutan yang memungkinkan eksplorasi skema kolaborasi lintas sektor, baik di bidang teknologi maupun di bidang kebijakan publik. 

Mengakhiri pertemuan, Staf Khusus Kepala Bappenas, Rama G. Notowidigdo, menyampaikan apresiasi atas komitmen Estonia untuk bekerja sama secara konkret dalam mendukung transformasi digital di Indonesia.  

“Kami menyambut baik peluang kolaborasi strategis, khususnya dalam penguatan sistem pertukaran data dan pembangunan DPI. Semoga hubungan antara Indonesia dan Estonia terus berkembang menjadi kemitraan yang saling menguatkan," ujar Rama.