Sejauh mana Asia Pasifik mampu menghadapi ancaman kuantum?

Asia Pasifik dinilai bergerak terlalu lambat dalam mempersiapkan diri menghadapi ancaman kuantum, menurut sebuah koalisi keamanan siber dalam laporan terbarunya. Data terenkripsi yang disadap saat ini berpotensi dibuka oleh komputer kuantum di masa depan.

Banyak organisasi di Asia Pasifik belum memiliki gambaran menyeluruh mengenai penggunaan sistem kriptografi yang rentan, sehingga mempersulit transisi menuju keamanan pascakuantum, menurut laporan Coalition for Cybersecurity in Asia-Pacific (CCAPAC). Gambar: Canva

Pemerintah di kawasan Asia Pasifik perlu mempercepat langkah untuk melindungi sistem mereka dari ancaman kuantum, menurut Coalition for Cybersecurity in Asia-Pacific (CCAPAC) dalam laporan 2026 mereka.  


Komputer kuantum dengan kemampuan yang cukup canggih berpotensi melemahkan metode enkripsi konvensional yang saat ini melindungi berbagai sistem. Namun, negara-negara Asia Pasifik dinilai belum cukup siap mengadopsi solusi untuk menghadapi ancaman tersebut, yaitu kriptografi pascakuantum (post-quantum cryptography/PQC).


PQC merupakan algoritma yang dapat digunakan sebagai metode enkripsi baru. Algoritma ini diyakini aman dari serangan komputer klasik maupun komputer kuantum, berbeda dengan metode enkripsi saat ini yang berpotensi dibobol oleh komputer kuantum.  


Laporan tersebut mengukur kesiapan tujuh negara dalam mengadopsi PQC. Hasilnya menunjukkan adanya “kemajuan yang stabil tetapi tidak merata, potensi yang besar, serta kebutuhan mendesak untuk mempercepat implementasi”.  

Data hari ini, ancaman di masa depan 


CCAPAC menekankan bahwa teknologi kuantum bukan sekadar persoalan di masa depan. Laporan tersebut mengidentifikasi dua ancaman langsung yang perlu diantisipasi.


Pertama, pihak yang berniat jahat dapat menyimpan data terenkripsi yang diperoleh saat ini, kemudian membukanya ketika kemampuan komputasi kuantum semakin berkembang. Ancaman ini dikenal sebagai "harvest now, decrypt later" (kumpulkan sekarang, dekripsi nanti).


Kedua, komputer kuantum tertentu juga berpotensi memecahkan sistem kriptografi yang mendasari banyak tanda tangan digital saat ini. Hal ini memungkinkan penyerang memalsukan tanda tangan tersebut, sebuah pendekatan yang disebut "trust now, forge later" (percaya sekarang, palsukan nanti).


Enkripsi menjadi fondasi berbagai sistem, mulai dari platform identitas digital nasional hingga infrastruktur kritis. Karena itu, kegagalan sistem enkripsi dapat menimbulkan ancaman serius bagi pemerintah, menurut laporan tersebut.  


“Runtuhnya sistem enkripsi tidak hanya membuat informasi terekspos. Hal ini juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap layanan digital, mengganggu stabilitas sistem keuangan, dan menciptakan kerentanan dalam pertahanan nasional.”  


“Ancaman kuantum bukanlah persoalan di masa depan. Yang dibutuhkan kawasan ini sekarang adalah langkah yang lebih mendesak,” kata Lim May-Ann, Direktur Eksekutif CCAPAC. 

Respons yang belum merata  


Singapura dan Jepang menunjukkan “kesiapan yang lebih maju”, dengan fondasi riset yang kuat, penerapan sistem yang aman dari ancaman kuantum, serta keterlibatan regulator, menurut laporan tersebut.


Singapura telah menetapkan target migrasi pada 2031 untuk sistem Infrastruktur Informasi Vital (Critical Information Infrastructure/CII).  


Dalam panduan yang diterbitkan pada 14 Oktober, Cyber Security Agency of Singapore (CSA) juga mendorong organisasi lain yang menghadapi risiko kuantum untuk memiliki rencana migrasi pada akhir 2027 dan menyelesaikan transisi paling lambat pada 2035.  


Korea Selatan dinilai “bergerak cepat” melalui mandat pemerintah dan penguatan kapasitas industri.  


Di Australia, Protective Security Policy Framework yang diterbitkan pada Juli 2026 mewajibkan entitas pemerintah yang tercakup dalam kebijakan tersebut untuk menyusun, menerapkan, dan memelihara rencana transisi menuju PQC.  


Perangkat keras dan perangkat lunak kriptografi yang baru dibeli juga harus mendukung algoritma pascakuantum yang telah disetujui.  


India akan menghadapi tantangan dalam memperluas penerapan PQC mengingat jumlah penduduknya mencapai 1,4 miliar jiwa, menurut laporan tersebut.  


Sementara itu, China tengah menjalankan strategi melalui penerapan infrastruktur secara luas, tetapi belum memiliki jadwal wajib untuk mengadopsi PQC.  


Meski demikian, inventarisasi sistem kriptografi di seluruh negara yang dikaji masih belum lengkap atau bahkan belum tersedia.  


Baca juga: Perkuat pertahanan siber, BSSN pimpin migrasi kriptografi pascakuantum

Hambatan dalam proses transisi


Adopsi PQC saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk mengganti perangkat keras yang sistem kriptografinya telah tertanam secara permanen. Pemerintah juga perlu memperbarui sistem lama yang masih bergantung pada metode enkripsi konvensional, menurut laporan tersebut.


Perbedaan standar antarnegara turut mempersulit implementasi, terutama bagi organisasi multinasional.  


Sebagai contoh, perbedaan pendekatan China terhadap kriptografi pascakuantum dengan standar yang dikembangkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) milik pemerintah Amerika Serikat dapat menyulitkan interoperabilitas antarsistem. 


Ketidakpercayaan geopolitik juga dapat memperlebar perbedaan standar tersebut. Kemampuan teknologi kuantum bahkan berpotensi menjadi arena persaingan baru antarnegara.


Untuk mengurangi fragmentasi, CCAPAC mengusulkan kerangka kerja regional guna menguji apakah produk yang dirancang aman dari ancaman kuantum dari berbagai negara dapat beroperasi bersama. Inisiatif ini berpotensi dikoordinasikan melalui ASEAN atau APEC.  


Laporan tersebut memperingatkan bahwa mandat regulasi saja kemungkinan tidak cukup untuk mempercepat migrasi. Rendahnya pemahaman di kalangan usaha kecil dan menengah serta terbatasnya tenaga ahli menjadi hambatan tambahan. 


CCAPAC merekomendasikan agar pemerintah mewajibkan operator infrastruktur kritis melaporkan perkembangan migrasi mereka. Pemerintah juga perlu memberikan insentif untuk membantu perusahaan yang lebih kecil mempersiapkan transisi menuju sistem kriptografi pascakuantum.