Strategi Indonesia mewujudkan sistem kesehatan digital nasional

Ketika Budi Gunadi Sadikin ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan Indonesia pada akhir 2020, fokus utamanya hanya satu yakni menangani pandemi COVID-19. 

Namun setelah pandemi mulai mereda, ia mulai memikirkan tantangan yang lebih besar: bagaimana membangun sistem kesehatan yang mampu melayani 280 juta penduduk Indonesia yang tersebar di lebih dari 7.000 pulau berpenghuni. 

 “Saya bilang ke penasihat saya saat itu, Pak Setiaji [sekarang Direktur Teknologi BPJS Kesehatan], ‘Saya cuma minta pelayanan kesehatan mudah diakses, berkualitas, dan murah,” kata Menkes.

“Dan tanpa digitalisasi, itu tidak mungkin,” tambahnya. 

Visi itu kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim digital kesehatan yang bertugas mentransformasi sistem kesehatan nasional. 

Budi berbagi pengalamannya memimpin transformasi sistem kesehatan nasional kepada ratusan audiens dalam pidato pembukanya di acara AeHIN General Meeting 2026 yang diselenggarakan di Jakarta, 11 Mei.  

AeHIN adalah kolaborasi para pegiat kesehatan digital dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. 

Menurut Budi, titik tolak transformasi kesehatan Kemenkes berawal dari data yang saling terintegrasi.  

Lapisan pertama adalah data kependudukan dasar yang berisi identitas dasar seperti nama, alamat, dan tanggal lahir. Lapisan kedua adalah data klinis, mulai dari hasil pemeriksaan kesehatan, hasil CT scan, rekam medis, hingga hasil laboratorium. Sementara lapisan ketiga adalah data genomik masyarakat Indonesia. 

“Kalau datanya sudah terintegrasi, kita bisa melakukan banyak hal seperti machine learning, kecerdasan artifisial (AI) untuk kesehatan, dan pengobatan presisi.” 

Mengatasi fragmentasi data kesehatan 

Latar belakang Menteri Budi sebagai bankir membuatnya sering membandingkan sektor kesehatan dengan industri keuangan.

Baginya, sistem kesehatan global saat ini masih tertinggal jauh dalam hal interoperabilitas data. 

Di sektor perbankan, masyarakat bisa menggunakan kartu kredit di berbagai negara tanpa perlu memikirkan sistem yang berbeda-beda. Seluruh bank mengikuti standar komunikasi, keamanan, dan pertukaran data yang sama. 

Sebaliknya, di sektor kesehatan, pasien masih harus membawa dokumen medis secara manual dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. 

“Banyak industri telah pergi ke arah sana [interoperabilitas data], sementara di sektor kesehatan belum. Saya tidak mengerti mengapa tidak ada seorangpun yang memulai untuk memikirkan ini 30 tahun lalu,” kata Budi. 

Karena itu, Indonesia mulai menerapkan standar interoperabilitas nasional seperti HL7 FHIR, DICOM, ICD-10, dan LOINC untuk menyatukan format data kesehatan dari ribuan fasilitas layanan kesehatan.  

Melalui SATUSEHAT platform, data kesehatan dari rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas kesehatan dapat langsung masuk ke basis data nasional dengan mekanisme opt-out. Artinya, data akan masuk secara otomatis kecuali pasien memilih keluar dari sistem. 

Menurut Menkes, kepercayaan adalah kunci dari suksesnya sebuah layanan publik. 

“Masyarakat sudah mempercayakan data mereka ke sektor keuangan setiap hari. Sistem kesehatan harus bisa membangun kepercayaan yang sama.” 

Memanfaatkan AI, genomik, dan robot bedah 

Meski proses integrasi data berjalan tidak mudah, pemerintah tetap melanjutkan ambisinya membangun sistem kesehatan berbasis AI dan genomik. 

Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk komite nasional AI kesehatan yang fokus pada tata kelola, keamanan, validasi, dan etika penggunaan AI di sektor kesehatan.  

Indonesia juga bekerja sama dengan organisasi internasional HealthAI untuk mempelajari kerangka regulasi AI kesehatan yang aman dan terpercaya. 

Selain AI, Indonesia juga mempercepat pengembangan genomik melalui program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi).

“Dengan data genomik, dokter dapat memberikan terapi yang lebih tepat dan aman dan mendukung precision medicine yang disesuaikan dengan karakteristik genetik pasien,” kata Menkes. 

Jika sebelumnya Indonesia hanya mampu melakukan ratusan genome sequencing per tahun, kapasitas tersebut kini meningkat menjadi puluhan ribu. Pemerintah menargetkan kapasitas sequencing mencapai 100.000 genom per tahun pada 2027.

Di saat yang sama, pemerintah juga mulai memperkenalkan robot bedah seperti da Vinci Surgical System ke Indonesia.

Menurut Budi, teknologi tersebut bukan sekadar alat operasi modern. Robot bedah memungkinkan data operasi direkam secara detail, sehingga dapat digunakan untuk melatih sistem AI dan membantu standarisasi kualitas operasi di berbagai daerah. 

Ia bahkan mendorong agar data dari perangkat medis seperti MRI, CT scan, hingga robot operasi dapat dikirim ke cloud nasional agar Indonesia memiliki kendali penuh atas data kesehatannya sendiri. 

Eksekusi jadi tantangan utama 

Menkes menjelaskan bahwa pemerintah kini sedang menjalankan program mandatory Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan target total populasi 280 juta orang. Pada tahun 2025, program ini telah menjangkau 70 juta orang dan ditargetkan menjangkau 130 juta orang tahun ini. 

“Hasil pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, dan kolesterol akan langsung masuk ke sistem data kesehatan nasional untuk mendukung kebijakan kesehatan preventif dan berbasis data,” katanya. 

Meski optimistis terhadap masa depan kesehatan digital Indonesia, Budi mengakui bahwa tantangan terbesar tetap berada pada implementasi. 

Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar seperti infrastruktur digital yang belum merata, sistem lama yang terfragmentasi, hingga keterbatasan akses internet dan listrik di daerah terpencil. 

Ia mencontohkan kunjungannya ke Miangas, salah satu pulau terluar Indonesia yang lebih dekat ke Filipina dibanding Sulawesi Utara. Di sana, akses internet mulai diperkuat menggunakan Starlink, tetapi listrik masih belum tersedia penuh selama 24 jam. 

Menutup sambutannya, Budi mengingatkan bahwa semua strategi itu tidak akan berarti tanpa kemampuan mengeksekusinya dengan cepat. 

“Stop planning and start executing,” katanya.