AI ditunjuk sebagai menteri untuk lawan korupsi

Albania menjadi negara pertama di dunia yang menunjuk sebuah program kecerdasan buatan (AI) sebagai menteri penuh dalam pemerintahan. Keputusan ini langsung menarik perhatian media dunia. 

Berbicara pada pertemuan Partai Sosialis yang berkuasa di Ibu Kota Tirana, 11 September lalu, Perdana Menteri Albania, Edi Rama, mengumumkan bahwa program AI bernama Diella akan bertanggung jawab mengawasi semua kontrak pengadaan pemerintah. 

Diella, yang berarti “cahaya matahari” dalam bahasa Albania, divisualisasikan sebagai sosok perempuan Albania dalam busana tradisional, dipromosikan PM Rama sebagai obat mujarab bagi berbagai skandal korupsi yang selama ini menyandera negara tersebut.

Menteri virtual ini nantinya akan menangani semua keputusan pengadaan pemerintah, memastikan bahwa “proses tender 100 persen transparan,” kata PM Rama seperti dikutip berbagai laporan media.  

Semua ini memang menjadi tajuk utama yang menarik, sehingga berita tersebut langsung trending di berbagai platform media sosial. 

Namun, akankah ini hanya sekadar sensasi tanpa substansi? 

Untuk memahaminya, penting menelusuri konteks dan sejarah di balik pengumuman Diella. 

Platform Menteri AI ini sebenarnya bukan hal baru. Ia dibangun menggunakan Azure OpenAI dan model AI Microsoft oleh Badan Nasional untuk Masyarakat Informasi Albania (AKSHI) atau Agjencia Kombëtare e Shoqërisë ë Informacionit.  

Diluncurkan pada Januari tahun ini, platform Diella mendukung portal e-Albania, yang memungkinkan warga mengakses hampir semua layanan pemerintah secara digital. 

Mengapa korupsi jadi masalah  

Albania memiliki sejarah panjang korupsi, terutama dalam pengadaan pemerintah, dan hal ini menjadi salah satu penghambat utama upaya negara tersebut untuk bergabung dengan Uni Eropa (UE).

PM Rama memenangkan pemilu tahun lalu dengan mandat membawa Albania masuk UE pada 2030, sehingga pemberantasan korupsi menjadi agenda utama.  

Upaya pemerintah melawan korupsi dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan hasil. Menurut Transparency International, Albania meraih skor 42 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2024.  

Semakin tinggi skor CPI, semakin rendah persepsi korupsi. Pada 2020, skor Albania hanya 36, menandakan adanya perbaikan dalam empat tahun terakhir. 

Laporan Transparency International menyebut lembaga khusus penuntutan dan pengadilan antikorupsi Albania (SPAK) mulai mendapat kepercayaan rakyat setelah berhasil menghukum sejumlah mantan politisi. 

Berlangganan bulletin GovInsider di sini 

Setelah terpilih kembali, PM Rama menyatakan bahwa AI adalah “alat untuk memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi”. 

Ia menegaskan bahwa Diella akan menghapus praktik suap dan meningkatkan keterbukaan dalam pemerintahan. Keputusan terkait tender yang sebelumnya diambil oleh berbagai kementerian, akan secara bertahap dialihkan ke Diella melalui proses bertahap. 

PM Rama juga mengatakan bahwa menteri virtual tersebut berhak untuk “merekrut talenta dari seluruh dunia untuk Albania”. 

Namun, apakah menteri virtual pertama di dunia ini benar-benar bisa menghapus korupsi? 

Pernyataan mengenai Diella juga tak lepas dari strategi manajemen media atau strategi untuk mencuri perhatian.  

Merampingkan layanan  

Di balik hiperbola AI tersebut, Albania sebenarnya ingin menggunakan AI untuk merampingkan layanan pemerintah, tidak hanya di bagian depan (layanan publik) tetapi juga di bagian belakang, sekaligus menanggulangi masalah korupsi.

Dalam hal ini, Albania bergabung dengan banyak negara lain yang juga memanfaatkan AI untuk meningkatkan fungsi pemerintahan dan memberikan layanan lebih baik bagi warga. 

Sebagai contoh, Uni Emirat Arab (UEA) menggunakan AI untuk meningkatkan kinerja pemerintah di semua tingkatan. 

Strategi Kecerdasan Buatan 2031 UEA mencakup delapan tujuan utama yang secara kolektif bertujuan menjadikan UEA sebagai pusat global AI. 

Estonia telah mendigitalisasi 100 persen layanan pemerintahnya, sementara Ukraina meluncurkan agen AI pemerintahan pertama di dunia. 

Singapura, melalui kebijakan Smart Nation 2.0, berupaya menggunakan AI untuk meningkatkan layanan publik dan memberikan layanan yang transparan kepada warganya.  

Sudah menjadi rahasia umum bahwa AI dapat meningkatkan kualitas layanan publik, dengan banyak contoh nyata di seluruh dunia. 

Apa lagi yang dibutuhkan 

Kembali ke Albania. Menjadi yang pertama di dunia adalah publisitas yang baik. 

Studi menunjukkan bahwa kemitraan seimbang antara manusia dan AI diperlukan untuk menciptakan sistem administrasi publik yang lebih efisien, responsif, dan akuntabel. 

Sebagai seorang seniman, olahragawan, sekaligus guru, PM Rama dikenal membawa perspektif segar dalam politik, dan penunjukan menteri AI dapat dianggap sebagai salah satu langkah uniknya.

Namun, agar berhasil, manusia tetap harus berada dalam lingkaran pengawasan sistem AI. 

Pada akhirnya, bahkan sistem AI terbaik di dunia pun rentan terhadap manipulasi, peretasan, dan pengubahan data. 

Pemerintah Albania perlu memperkuat tata kelola secara keseluruhan dengan membangun sistem checks and balances jika ingin benar-benar memanfaatkan program AI untuk mengambil keputusan pengadaan publik secara adil tanpa rasa takut atau pilih kasih. 

Jika PM Rama berhasil menggunakan Menteri AI-nya untuk memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi pemerintahan, hal ini akan membuka babak baru dalam pemanfaatan teknologi untuk memberikan layanan publik yang lebih baik. 

Perkembangan Menteri Diella akan terus diamati dengan seksama oleh para pakar layanan publik dan pejabat pemerintah di seluruh dunia.