Pemerintah perluas pilot digitalisasi bansos ke 40 kabupaten/kota

Pemerintah Indonesia bersiap memperluas proyek pilot digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) ke wilayah lain menyusul keberhasilan pilot program ini di banyuwangi, Jawa Timur. 

Pada tahun ini, inisiatif akan mencakup 40 kabupaten/kota di 25 provinsi dan satu provinsi (Bali), dengan 78 persen lokasi berada di luar Jawa. Piloting akan dimulai pada bulan ini dan ditargetkan selesai pada Juli mendatang. 

Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perluasan ini merupakan tahapan penting untuk menguji kesiapan infrastruktur, keandalan sistem, dan akurasi data sebelum diterapkan secara nasional. 

“Keberhasilan perluasan bansos digital ditentukan oleh kolaborasi pusat-daerah dalam menyiapkan digital ID, interoperabilitas data, dan kesiapan operasional daerah,” ujar Luhut di acara Sosialisasi Digitalisasi Bantuan Sosial di Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta pada 3 Februari. 

Berbicara di hadapan puluhan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia, Luhut menekankan bahwa keberhasilan program ini amat bergantung pada peran kunci pemerintah daerah. 

“Kepada kita semua, tim kerja kita di seluruh kabupaten/kota mari bersatu padu. Kalau kita bersatu, nggak ada yang bisa lawan,” tandas Luhut.

Luhut menekankan bahwa pengentasan kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial yang transparan dan akuntabel adalah salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. 

Dengan diperkuat sistem berbasis kecerdasan artifisial (AI), Luhut berharap akurasi data penerima manfaat akan meningkat sekaligus di sisi lain tetap keamanan dan privasi data. 

Menyederhanakan tata kelola bantuan sosial 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyoroti bahwa program digitalisasi bansos tidak diposisikan sebagai adopsi teknologi baru, melainkan sebagai upaya reformasi sistemik untuk mengatasi persoalan lama dalam penyaluran bantuan sosial, mulai dari fragmentasi data, proses manual yang berbelit, hingga ketidaktepatan sasaran. 

Melalui pilot program ini, proses bisnis penyaluran bansos disederhanakan secara signifikan dari sebelumnya tujuh tahapan menjadi hanya tiga tahapan: pendaftaran, validasi dan verifikasi, serta penyaluran bantuan. 

“Penyederhanaan ini membuat layanan lebih mudah diakses dan mengurangi beban administratif bagi masyarakat penerima bantuan,” ujar Rini.  

Perluasan pilot juga berfungsi sebagai strategi manajemen perubahan, memungkinkan pemerintah menguji sistem dalam skala lebih besar. Tujuannya adalah meningkatkan akurasi penetapan penerima dan menekan risiko inclusion error dan exclusion error yang selama ini menjadi tantangan utama dalam penyaluran bansos.

Namun bagi Rini, teknologi dan desain proses bukan satu-satunya faktor kunci, melainkan kolaborasi dan komitmen bersama pemerintah pusat maupun daerah.  

“Transformasi hanya berjalan ketika semua pihak bergerak searah,” tegasnya. 

Kepemimpinan daerah adalah kunci 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyoroti pentingnya kepemilikan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perluasan pilot digitalisasi bansos.

“Digitalisasi bansos bukan sekadar penerapan teknologi, melainkan instrumen strategis untuk memetakan warga miskin secara lebih jelas. Dengan data yang terkonsolidasi, pemerintah pusat dan daerah dapat bergerak lebih sinkron dalam melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan dari level paling bawah.” 

Sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri mendorong gubernur, bupati dan wali kota dapat mendukung penuh pelaksanaan piloting digitalisasi bansos. 

Dukungan tersebut salah satunya dilakukan dengan memastikan keamanan sistem verifikasi identitas bagi masyarakat, termasuk di wilayah percontohan. Hal ini mengingat KTP menjadi basis penyusunan data penerima bansos.

Ribka juga mengimbau daerah yang menjadi wilayah percontohan tahun 2026 agar dapat belajar dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang telah lebih dulu menjalankan pilot, sebagai referensi. 

Pembelajaran dari Banyuwangi 

Dalam paparan berikutnya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berbagi pengalamannya mengawal pilot program perlinsos pada tahun 2025.

Menurut dia, tantangan terbesar program ini ialah pada tahap pendataan digital, terutama di wilayah dengan keterbatasan sinyal dan kepemilikan perangkat. 

“Di beberapa kawasan bahkan tidak ada sinyal dan tidak semua penerima bantuan memiliki ponsel,” ujarnya. 

Alih-alih menunggu infrastruktur sempurna, Pemkab Banyuwangi menerapkan pendekatan jemput bola. Bupati Ipuk mengerahkan lebih dari 4.000 pendamping yang terdiri dari pegawai negeri sipil. perangkat desa, kader masyarakat, hingga tokoh masyarakat dan agama untuk mendata warga secara langsung. 

“Semua bergerak secara sukarela tanpa anggaran khusus, dengan pemahaman bersama bahwa digitalisasi bansos penting untuk transparansi dan ketepatan sasaran,” ujar Ipuk. 

Untuk wilayah dengan sinyal terbatas, warga dijadwalkan datang ke kantor desa secara bergilir, memungkinkan pemanfaatan jaringan secara lebih stabil dan merata. 

Pengalaman Banyuwangi menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dapat diatasi melalui kolaborasi lintas aktor. 

Baca juga:

Indonesia akan luncurkan program Perlinsos yang lebih tepat sasaran

Pendekatan “use case” Perlinsos sebagai strategi baru pemerintah digital