Pendekatan kolaboratif dalam pengembangan DPI di Indonesia

Kisah Indonesia merupakan salah satu yang ditampilkan dalam laporan khusus GovMesh Digest. Anda dapat menemukan kisah masing-masing peserta dari negara lainnya di GovMesh 4.0 di sini (dalam Bahasa Inggris).

Ambisi Indonesia untuk mewujudkan sistem pemerintah digital secara penuh bukanlah sebuah angan-angan yang tidak disertai visi yang jelas.  

Dalam satu dekade terakhir, negara ini telah mempersiapkan diri lewat berbagai kebijakan dan kerangka kerja sistem pemerintah digital yang komprehensif.  

Namun, mewujudkan visi tersebut di tengah ribuan pulau, ratusan juta penduduk, ratusan institusi, dan sistem birokrasi yang telah lama berjalan secara terpisah merupakan tantangan tersendiri.  

Perjalanan mengurai kompleksitas ini – dan bagaimana DPI bisa merekatkan usaha whole -of-government – adalah inti utama dari presentasi Lisa Shaumanissa, Perencana Senior di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pada sesi GovMesh 4.0 yang diselenggarakan Govinsider dan interweave.gov di Singapura 2 Maret lalu, sebagai bagian dari acara Festival of Innovation 2026.

“Indonesia sedang dalam proses transisi menuju pemerintahan digital secara penuh dan kami mencoba menggunakan DPI sebagai salah satu alat untuk menggabungkan seluruh kementerian dan sektor guna mendukung layanan publik.” 

Lisa mengawali presentasinya dengan membahas Satu Data Indonesia sebagai inisiatif yang dirancang untuk menyatukan sistem data pemerintah yang terfragmentasi.

Prinsip utamanya adalah standardisasi data, interoperabilitas, dan penggunaan metadata bersama. 

Inisiatif ini bersifat wajib bagi semua pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Namun, tantangan terletak pada skala.

Struktur pemerintahan yang terdesentralisasi membuat provinsi, kabupaten, dan kota selama ini membangun sistemnya masing-masing. 

Untuk mengatasinya, Satu Data Indonesia Tingkat Pusat terus melakukan diseminasi dan asistensi kepada seluruh stakeholders lewat pertemuan daring dan luring untuk memastikan mereka mengikuti ketentuan sesuai dengan tata kelola Satu Data Indonesia.  

“Meski kompleks, namun kami senang karena mereka sangat terdorong untuk belajar,” ungkap Lisa. 

DPI sebagai lapisan integrasi 

Lisa kemudian memaparkan tentang bagaimana DPI menjadi perekat usaha-usaha bersama bagi kementerian lintas sektoral untuk mengatasi sistem yang terpisah.

Arsitektur ini mencakup berbagai lapisan, mulai dari infrastruktur dasar seperti konektivitas dan komputasi, tata kelola data melalui Satu Data Indonesia, hingga lapisan aplikasi seperti identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data. 

Salah satu komponen kunci adalah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, sebuah platform pertukaran data pemerintah yang menghubungkan sistem antar kementerian. 

“Mereka mengembangkannya sebagai gateway yang menghubungkan satu sistem dengan sistem lain di setiap kementerian,” kata Lisa. 

Ia juga menyoroti pentingnya mengurangi hambatan birokrasi dengan menyederhanakan proses bisnis antar kementerian. Dengan mengandalkan sistem yang tepercaya, maka pertukaran data nantinya tidak membutuhkan perjanjian dokumen atau MoU.  

Bagi Lisa, strategi DPI Indonesia tidak hanya tentang integrasi sistem, melainkan merancang ulang layanan dari perspektif masyarakat.  

Ia menjelaskan pendekatan “life journey”, di mana layanan dirancang berdasarkan perjalanan hidup masyarakat, mulai dari kelahiran, imunisasi, hingga pemberian bantuan sosial. Semua proses didukung oleh data terintegrasi dan identitas digital.  

Berikutnya, Lisa menyoroti salah satu use case DPI yang yang saat ini sedang berjalan, yaitu program perlindungan sosial (perlinsos).

Melalui portal terpadu, masyarakat dapat mengajukan bantuan yang kemudian diverifikasi dan diproses melalui sistem data terintegrasi. 

“Semua warga bisa menggunakan portal untuk mengajukan perlindungan sosial dan ke depannya terus dikembangkan untuk program bantuan lainnya,” jelasnya. 

Sistem kemudian memeriksa kelayakan, mencocokkan dengan master data di program bantuan, dan negara kemudian menyalurkan bantuan melalui pembayaran digital. 

Dengan DPI yang terintegrasi penuh, pengambil kebijakan juga bisa mengambil keuntungan berupa program bantuan yang lebih tepat sasaran dan pertumbuhan ekonomi yang efisien dan inklusif.   

Pembelajaran berkelanjutan 

Meski ada kemajuan, perjalanan DPI Indonesia masih dalam tahap pengembangan yang masih ditandai dengan eksperimen dan pembelajaran berkelanjutan.

“Kami masih belajar sambil berjalan (learning by doing). Tidak semua orang bisa langsung menerima,” kata Lisa, seraya menambahkan bahwa kepercayaan dan resistensi masih menjadi tantangan.

Ia mencontohkan bagaimana berbagi data masih menjadi isu sensitif. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam tata kelola data, kekhawatiran terkait privasi masih memengaruhi perilaku institusi.  

“Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data, yang hal ini terkadang ini membuat kementerian menjadi sangat berhati-hati untuk berbagi data,” kata Lisa.  

Akibatnya, data sering terkonsentrasi di lembaga tertentu, sehingga membatasi pemanfaatannya secara lebih luas untuk pengambilan kebijakan dan layanan publik.  

Paradoks yang sama juga terjadi dalam hal pengelolaan sistem teknologi. Beberapa kementerian masih enggan berintegrasi karena merasa sistem yang mereka miliki sudah memadai. 

Untuk mengatasi hal ini, Bappenas memilih pendekatan kolaboratif dibandingkan pendekatan yang sepenuhnya top-down. 

“Kami selalu berusaha merangkul mereka dan terus menjelaskan pentingnya DPI yang terintegrasi,” ujar Lisa.

Menutup presentasinya, Lisa menjelaskan rencana Indonesia lima tahun ke depan untuk memperkuat fondasi ekosistem pemerintahan digital, dengan identitas digital sebagai pilar utamanya.  

Perjalanan ini tentunya tidak akan mudah. Dibutuhkan koordinasi berkelanjutan, kepercayaan antar institusi, dan keberanian untuk meruntuhkan silo yang selama ini membentuk cara kerja pemerintahan.  

“Perjalanan ini masih terus berlangsung. Namun arah sudah ditentukan. Kami bekerja keras untuk membuat semua pihak memahami,” tutup dia.