ASEAN capai kesepakatan perjanjian ekonomi digital (DEFA)

Draf ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) akhirnya resmi disepakati setelah para pejabat senior bidang ekonomi berkumpul di Manila, Filipina, pada 27-29 Mei. 

Negara-negara anggota Asia Tenggara dijadwalkan menandatangani DEFA pada November tahun ini, bersamaan dengan Pertemuan Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) ke-28 dan KTT ASEAN ke-49.

Kesepakatan akhir tersebut merupakan hasil dorongan tingkat menteri pada Pertemuan Dewan AEC ke-27 di Cebu pada 7 Mei, ketika para menteri ASEAN menginstruksikan para pejabat untuk menyelesaikan seluruh isu yang masih tertunda. 

DEFA diposisikan sebagai respons strategis ASEAN terhadap perubahan ekonomi yang berkembang sangat cepat, sekaligus menjadi komitmen untuk membangun masa depan digital yang terbuka, saling terhubung secara mulus, dan berbasis aturan. 

Para pejabat senior ekonomi menyatakan bahwa pertemuan pada Mei menjadi titik balik penting, karena seluruh isu yang masih menggantung telah berhasil diselesaikan dan ASEAN kini berada di jalur yang tepat menuju ekonomi regional yang terintegrasi secara digital dan inklusif. 

Draf DEFA sejatinya ditargetkan rampung pada April, namun membutuhkan negosiasi lanjutan untuk menjembatani perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota. 

Wakil Sekretaris Jenderal AEC, Satvinder Singh, dalam pidatonya di acara Festival of Innovation (FOI) 2026 GovInsider, serta sebuah laporan dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, menegaskan bahwa DEFA menjadi kunci untuk membawa kawasan ini beralih dari berbagai inisiatif yang bersifat ad hoc menuju pasar digital terpadu yang berbasis aturan. 

Bidik ekonomi digital Rp36.000 triliun 

Perhitungan internal Sekretariat ASEAN memperkirakan bahwa implementasi DEFA akan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital kawasan hingga mencapai US$2 triliun (Rp36.000 triliun) pada 2030.

Hal ini akan memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat digital global sekaligus membuka peluang investasi, lapangan kerja, dan kewirausahaan di seluruh kawasan. 

Dalam pidatonya di FOI, Singh menyoroti pentingnya harmonisasi standar dan aturan terkait perdagangan digital, e-commerce, dan data untuk memangkas biaya serta mengurangi fragmentasi di kawasan.

Ia menambahkan bahwa penyelarasan regulasi digital melalui DEFA akan membuat kawasan ASEAN semakin menarik bagi investasi domestik maupun asing di sektor teknologi digital. 

Membentuk arsitektur digital regional

Dalam pernyataan Sekretariat ASEAN disebutkan bahwa DEFA merupakan bagian dari arsitektur digital kawasan yang berkembang pesat dan akan membentuk masa depan perdagangan, investasi, serta inovasi di Asia Tenggara.  

Pertemuan Pejabat Senior Ekonomi ASEAN (SEOM) menambahkan bahwa DEFA bukan sekadar perjanjian perdagangan digital, tetapi juga bertujuan memudahkan pelaku usaha dan konsumen untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital kawasan dengan cara yang lebih mudah, aman, dan terintegrasi.  

Dengan menghilangkan berbagai regulasi nasional yang terfragmentasi dan saling bertentangan, DEFA akan mengurangi biaya kepatuhan (compliance costs) yang selama ini menjadi hambatan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih leluasa dalam pasar digital. 

Dalam FOI, Singh juga menekankan besarnya skala ASEAN sebagai kekuatan penstabil di tengah ketidakpastian global. Sebagai blok yang terdiri dari 11 negara anggota dengan populasi sekitar 700 juta jiwa, ASEAN saat ini merupakan "ekonomi terbesar kelima di dunia" dan diperkirakan akan menjadi yang terbesar keempat pada 2030. 

Di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan, kenaikan tarif, dan iklim investasi yang penuh tantangan, ASEAN-6 (enam ekonomi terbesar di kawasan) justru mencatat pertumbuhan PDB sekitar 4,9 persen dan ekspansi perdagangan lebih dari delapan persen, melampaui tren global. 

Mendukung target ASEAN 2045 

Para menteri ASEAN menegaskan bahwa manfaat penuh DEFA bergantung pada penandatanganan yang tepat waktu, implementasi yang efektif, serta kerja sama berkelanjutan antara negara-negara anggota dan para pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, DEFA dipandang memiliki peran sentral dalam mewujudkan visi ASEAN 2045.

Singh mengatakan bahwa "salah satu hasil dari DEFA" adalah terbentuknya posisi bersama ASEAN dalam isu-isu seperti perdebatan mengenai moratorium bea masuk atas transmisi elektronik. 

Menurutnya, hal tersebut akan memberikan kawasan ini suara kolektif yang lebih jelas dan lebih kuat dalam tata kelola perdagangan digital global.  

"DEFA adalah sekaligus mekanisme integrasi regional dan instrumen geostrategis," ujar Singh dalam FOI 2026.  

Ia menambahkan bahwa perjanjian tersebut sejalan dengan strategi ASEAN yang lebih luas dalam menghadapi "era disrupsi permanen".  

"Dihadapkan pada berbagai guncangan ekonomi, geopolitik, dan teknologi yang saling tumpang tindih, kawasan ini mulai meninggalkan pendekatan penanganan krisis demi krisis dan beralih menuju perencanaan struktural jangka panjang," kata Singh.