Jelang peluncuran GovTech, pemerintah siapkan pilot project, uji coba dan bentuk satgas

Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan pilot project GovTech di berbagai daerah untuk menyelenggarkaan transformasi digital dan keterpaduan layanan publik. Pilot project ini akan menjadi benchmark bagi pemerintah daerah lainnya dalam menerapkan interoperabilitas layanan dasar.

“Presiden meminta beberapa daerah untuk dijadikan pilot project sebelum integrasi aplikasi pelayanan publik beroperasi secara nasional lewat GovTech,” ungkap Menteri Anas melalui keterangan persnya, 19 Januari 2024.  

Beberapa daerah yang akan dijadikan model antara lain DKI Jakarta untuk tingkat provinsi dan Kabupaten Banyuwangi untuk tingkat kabupaten.   

Daerah-daerah ini akan mengintegrasikan sembilan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) prioritas yang mencakup layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal nasional layanan publik, layanan aparatur negara, hingga SIM online.  

Pelaksanaan pilot project akan mengikuti kerangka kerja yang sesuai dengan arsitektur SPBE. Ketika GovTech telah berjalan untuk memandu transformasi digital secara nasional, maka proses digitalisasi yang telah berjalan di daerah percontohan dapat langsung mengikuti.  

“Kami berharap pilot project ini dapat membawa kemajuan bagi interoperabilitas aplikasi layanan-layanan dasar kepada masyarakat,” lanjut dia. 

Implementasi Digital ID jadi catatan utama 

Menteri Anas menekankan, salah satu hal penting yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pilot project ini ialah bagaimana Identitas Data Kependudukan (IKD) atau Digital ID dimanfaatkan secara maksimal sebagai fondasi dasar aplikasi layanan publik. 

Digital ID nantinya akan digunakan oleh warga sebagai kunci untuk masuk ke dalam sebuah Portal Nasional yang terbagi ke dalam portal pelayanan publik, portal administrasi pemerintahan, serta aplikasi-aplikasi SPBE prioritas lainnya.  

“Lewat pilot project ini, pemerintah ingin mengetahui sejauh mana penetrasi layanan Digital ID di masyarakat dan seberapa besar peningkatan kapabilitas yang dibutuhkan, baik dari segi fitur maupun infrastruktur agar siap mengakomodasi jutaan pengguna dalam satu waktu,” dia menjelaskan. 

Dalam pilot project, pemerintah juga ingin mengetahui seberapa besar aplikasi pelayanan publik sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan pengguna (user-centric). Karena itu, fitur-fitur yang tersedia dalam layanan digital terintegrasi harus menangkap kebutuhan masyarakat, serta dapat diperbarui sesuai dengan masukan masyarakat.  

Yang terpenting, penyelenggaraan pilot project ini akan menjadi masukan bagi Perum Peruri untuk menjalankan penugasan sebagai GovTech. “Peruri akan mengacu kepada kondisi nyata di lapangan sebelum mematangkan berbagai strategi yang sesuai,” lanjut Menteri Anas.  

Satuan tugas pembentukan GovTech dibentuk 

Menteri Anas mengatakan, rapat tindak lanjut pembentukan GovTech yang dihadiri para pemimpin kementerian dan lembaga telah menyepakati pembentukan satuan tugas untuk mempercepat proses transformasi Perum Peruri menjadi GovTech berkelas dunia, sebagai keinginan pemerintah yang telah dibahas sejak tahun lalu. 

Tim ini akan bertugas untuk menjembatani proses koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan Peruri, menjalankan proses rekrutmen ahli digital yang akan mengisi struktur organisasi GovTech, serta menguatkan strategi komunikasi kepada masyarakat. 

“Rapat juga memberikan keputusan tentang bagaimana referensi standar harga yang dibutuhkan dalam proses penyusunan anggaran GovTech serta bagaimana proses rekrutmen talenta digital GovTech,” ungkap Menteri Anas seperti dikutip Antara. 

Referensi standar harga ini didasarkan hasil dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. 

Menteri Anas mengajak seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan konsolidasi layanan dan serta tata kelola interoperabilitas data. Secara khusus, kementerian dan lembaga pemangku sembilan aplikasi prioritas diminta untuk mempercepat proses penugasan kepada Peruri. “Mudah-mudahan upaya kita bersama dalam menghadirkan GovTech ini dapat berjalan sesuai target dan arahan Presiden,” pungkas dia. 

Uji coba interoperabilitas data ASN 

Pada 17 Januari, Kementerian PANRB bersama Peruri telah melaksanakan demo dan uji coba tahap kedua layanan administrasi pemerintahan sebagai salah satu dari sembilan layanan prioritas yang akan diintegrasikan ke dalam Portal Nasional. Uji coba kedua diikuti lebih dari 400 pengguna dari kalangan ASN. 

Uji coba dilakukan dengan cara mengintegrasikan platform khusus aparatur sipil negara (ASN), MyASN BKN, ke dalam satu portal administrasi pemerintahan. Hal ini bertujuan agar setiap data pegawai negeri yang berada di berbagai sistem informasi existing milik Kementerian PAN RB, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara, dapat dipertukarkan untuk kebutuhan administrasi pemerintah.

Katmoko Ari Sambodo, Asisten Deputi Percepatan Transformasi Digital pada Kedeputian SDM Aparatur Kementerian PANRB, mengatakan bahwa kegiatan ini fokus pada uji coba menu tampilan dan perbaikan bugs yang dirasakan pengguna pada percobaan pertama. Selain melakukan interoperabilitas data, tim juga menguji coba sejumlah fitur baru yang memudahkan pengguna.

“ASN dapat mengakses fitur layanan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karier, hingga pengembangan kompetensi dalam satu portal,” imbuhnya.