Membaca visi kebijakan digital Presiden Prabowo

Saat Prabowo Subianto memenangi Pemilu Presiden 2024, sebagian orang meyakini tidak akan ada perubahan fundamental dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan digitalisasi, karena Prabowo selalu menyebut dirinya sebagai penerus Presiden Jokowi dan akan melanjutkan apa yang telah diinisiasi Jokowi.

Keberlanjutan agenda Prabowo dengan Jokowi tercermin dari keputusannya mempertahankan sejumlah pemimpin kementerian yang berperan sentral dalam perjalanan transformasi digital Indonesia.

Salah satunya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang telah berhasil mentransformasi sektor kesehatan Indonesia. Kemudian Menteri PANRB Rini Widyantini - dipromosikan dari posisi Sekretaris Kementerian - yang berperan dalam membangun sistem pemerintahan digital (SPBE) dan pelayanan publik digital di Indonesia. 
 

Pada pidato pengukuhannya sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober, Prabowo menegaskan bahwa digitalisasi adalah salah satu cara untuk “mencegah korupsi” dan meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat.

“Dengan teknologi digital, kami dapat menyalurkan subsidi kepada setiap keluarga yang membutuhkan. Jangan sampai bantuan tersebut tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Digitalisasi dalam Asta Cita

Dalam dokumen Asta Cita (delapan visi misi Prabowo-Gibran), tertulis bahwa digitalisasi adalah kunci untuk menyelenggarakan “pemerintahan yang transparan, efisien, dan inklusif”. Untuk itu, kebijakan “investasi yang mendukung pendidikan, sains, teknologi, serta digitalisasi, merupakan suatu keharusan”.  

Pernyataan-pernyataan tebal itu menunjukkan ke mana arah kebijakan digital era Prabowo. Kalaupun ada sedikit keraguan, itu ialah bagaimana Prabowo memastikan proyek-proyek digitalisasi pemerintah berjalan dengan optimal di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan politik anggarannya yang populis. 

Pada 6 Januari, program andalan Prabowo makan bergizi gratis bagi siswa di seluruh Indonesia dimulai dengan alokasi anggaran Rp71 triliun per tahun menurut Badan Gizi Nasional. Program ambisius ini ditempuh sebagai upaya melunasi janji-janji kampanyenya.

Besarnya alokasi anggaran program ini dikhawatirkan akan memicu penyesuaian belanja pemerintah untuk pos birokrasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik. 

Berlangganan bulettin GovInsider di sini 

Pentingnya teknologi digital dalam program “quickwin” Prabowo 

Presiden ke-7 Jokowi telah mewariskan kemajuan signifikan dalam hal implementasi pemerintahan digital. Ia membuat kerangka kerja SPBE yang menjadi landasan digitalisasi di lingkup pemerintah pusat hingga daerah, regulasi tentang tata kelola data, mendigitalkan proses transaksi dan pengadaan pemerintah, hingga melahirkan GovTech Indonesia (INA Digital) sebagai pelaksana keterpaduan layanan digital nasional. 

Prabowo akan memanfaatkan “rel” ini untuk memuluskan program-program andalannya yang disebut Delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Setidaknya empat dari delapan program quickwin Prabowo membutuhkan dukungan teknologi digital, yaitu makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan sosial tunai dan bantuan beasiswa pendidikan. 

Makan bergizi gratis menggunakan data multisektoral dan analisa kecerdasan artifisial (AI) untuk menentukan target dan lokasi penyelenggaraan program. Ke depannya, cakupan penerima bantuan akan diperluas ke ibu hamil sehingga program ini akan memanfaatkan data kesehatan secara real-time. 

Berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan gratis di seluruh fasilitas kesehatan dengan fokus utama deteksi penyakit tuberkolosis. Pemerintah akan memanfaatkan platform rekam medis elektronik, SATUSEHAT Mobile, dalam proses registrasi. Program ini akan mendorong lebih banyak masyarakat onboarding ke dalam layanan sistem informasi kesehatan Kemenkes.

Program bantuan tunai dan bantuan dana pendidikan akan diberikan kepada kelompok penerima bantuan lewat bank-bank pemerintah setelah melalui proses verifikasi identitas. Data yang mutakhir dan akurat dibutuhkan untuk menopang transparansi dan akuntabilitas program ini. 

Dengan adanya GovTech INA Digital – lembaga yang membantu merampingkan layanan-layanan digital pemerintah – program-program quickwin tersebut bisa lebih cepat terealisasi, dengan catatan koordinasi antarlembaga berlangsung mulus, terutama dalam hal komunikasi kelembagaan dan workflow antarinstansi.

Berikutnya, memastikan proyek infrastruktur publik digital (DPI) yang terdiri dari identitas digital (digital ID), pembayaran digital (digital payment), dan pertukaran data (data exchange) terus dikembangkan. DPI dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap program-program pembangunan dan membantu pemerintah dalam proses delivery dan intervensi sosial. 

Rebranding Kementerian Komunikasi dan Digital 

Langkah Prabowo me-rebranding Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengirimkan pesan bahwa ia memiliki komitmen serius pada digitalisasi. Ini juga mengindikasikan Prabowo merespons tantangan “zaman now” di mana kementerian digital di berbagai belahan dunia diposisikan sebagai pemimpin agenda digital negara dan transformasi ekonomi. 

Singapura mengubah Kementerian Komunikasi dan Informasi (MCI) menjadi Kementerian Pengembangan Digital dan Informasi (MDDI) pada Mei tahun lalu. Jauh sebelumnya, Malaysia memecah Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital pada tahun 2023. 

Berikutnya, mengangkat Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Meutya dianggap sebagai tokoh yang tepat untuk memimpin pos ini mengingat rekam jejaknya selama 10 tahun memimpin Komisi 1 DPR yang membawahi bidang informasi sehingga ia memahami betul tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kementerian. Bagi sebagian pengamat, Meutya juga diyakini sebagai sosok yang lebih menjanjikan dibanding pendahulunya.

Dengan identitas baru, Menteri Komdigi akan menavigasi organisasinya menjadi lebih strategis di masa depan, dari yang sebelumnya lebih condong ke aspek infrastruktur teknologi informasi menjadi lebih seimbang antara infrastruktur dan pengembangan digital, menciptakan generasi yang terampil dalam menggunakan alat-alat teknologi, termasuk AI. 

Menteri Meutya juga diekspektasikan untuk mengatasi tantangan mendesak di depan mata, yaitu kesenjangan digital dan literasi digital. Di setiap kesempatan, ia selalu menekankan upaya pemerintah menyediakan konektivitas yang lebih cepat dan lebih merata serta “menyediakan internet ramah anak dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat di ruang digital”. 

Ancaman siber yang mengintai keamanan infrastruktur negara dan privasi masyarakat adalah tantangan lain yang tak bisa dikesampingkan. Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional jangan sampai terulang. Langkah preventif harus dilakukan dengan memperkuat postur keamanan siber negara dan memperkuat koordinasi taktis dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

Berlangganan bulettin GovInsider di sini 

Ekosistem AI dahulu, transformasi AI kemudian 

Ketika berbicara tentang AI, Indonesia diekspektasikan untuk mengambil peran lebih besar lagi dalam hal adopsi dan penggunaan AI di berbagai sektor. Namun, strategi pemerintah Indonesia dalam merangkul AI mengambil pendekatan yang lebih lunak.

Bagi Presiden Prabowo, kemampuan untuk mengimplementasikan AI harus diimbangi dengan kemampuan untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin muncul. Karena itu, Prabowo memilih jalan untuk tidak tergesa-gesa mendorong transformasi AI sebelum masyarakat siap menerima dan memahami teknologi ini dengan baik. 

Berdasarkan laporan Oxford Insights, Government AI Readiness Index Indonesia berada di angka 65,85, di belakang Malaysia (71,40) dan Singapura (84,25). Kesiapan pemerintah yang lebih baik menjadi alasan Malaysia meluncurkan National AI Office sebagai agensi di bawah Kementerian Digital yang bertugas memimpin agenda AI negara, atau Singapura yang memperbarui kebijakan AI-nya pada visi Smart Nation 2.0. 

Prabowo tampak ingin mengembangkan ekosistem AI terlebih dahulu dan merangkul kolaborasi yang lebih luas dari akademisi, peneliti dan sektor industri sebelum mengambil langkah lebih jauh – Menteri Komdigi belakangan ini aktif meresmikan pusat-pusat AI di berbagai universitas.  

Menteri Komdigi juga merilis lima prioritas strategi AI nasional yang mencakup AI dalam layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan talenta, kota pintar, dan keamanan pangan, menyusul regulasi tentang etika penggunaan AI yang dirilis pada tahun lalu. 

Terkait dengan kolaborasi, Indonesia baru saja kehilangan peluang untuk meningkatkan kapasitas penelitan dan pengembangan AI saat Nvidia pada 5 Desember 2024 memutuskan membangun pusat R&D baru mereka di Vietnam. Padahal, CEO Nvidia Jensen Huang sempat mampir ke Indonesia dan telah melakukan sambungan telepon langsung dengan Prabowo.

Tidak akan ada pengembangan AI tanpa adanya infrastruktur, dan tidak ada investasi infrastruktur tanpa adanya birokrasi yang responsif dan perizinan yang ramping. Terdengar klise, namun ini adalah problem kronis yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo.