Membangun kota yang lebih terhubung lewat data

Pertumbuhan penduduk, mobilitas masyarakat, dan ekspansi ekonomi digital membuat pengelolaan kota semakin kompleks.

Di kawasan megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang merupakan pusat pertumbuhan, situasinya bahkan lebih rumit karena pusat finansial, niaga, industri dan perdagangan menumpuk jadi satu. 

Dalam kondisi ini, data yang akurat dan terintegrasi menjadi semakin penting untuk membantu pemerintah merespons kebutuhan perkotaan dengan lebih cepat dan tepat. Mulai dari menentukan arah pembangunan kawasan hingga mengoptimalkan transportasi dan distribusi barang 

Inilah kesimpulan dari sesi diskusi panel Smart Transport & Connected Cities: Infrastructure for Urban Efficiency di acara Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2026 yang diadakan pada 6 Agustus di Jakarta. 

Dalam panel yang menghadirkan perwakilan dari pemerintah dan industri, para pembicara mendorong integrasi data tata ruang, transportasi, dan logistik untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan. 

Data spasial sebagai dasar perencanaan kota 

Dalam presentasinya, Kepala Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.B, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hendro Sutikno, menjelaskan bahwa pembangunan kota yang efektif harus dimulai dari pemahaman yang tepat terhadap kondisi ruang. 

“Kualitas penataan ruang sangat bergantung pada ketersediaan data spasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan terstandarisasi, untuk menjadi dasar dalam penyusunan rencana ruang wilayah, RDTR, hingga pengendalian pemanfaatan ruang,” ujar Hendro. 

Pemerintah terus mendorong transformasi digital dalam tata ruang melalui pengembangan berbagai platform, seperti RTR Online, RTR Interaktif, GISTARU, dan RTR Builder. 

Digitalisasi RDTR yang terhubung dengan sistem Online Single Submission (OSS) juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

Integrasi ini memungkinkan proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berjalan lebih cepat, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta memperkuat tata kelola investasi. 

Lebih lanjut, Hendro menyampaikan bahwa konsep one spatial planning policy menjadi salah satu pendekatan penting untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan data nasional. 

“Integrasi antara Kebijakan Satu Peta, Satu Data Indonesia, dan sistem informasi tata ruang akan membantu pemerintah melihat kondisi ruang secara lebih menyeluruh dan mengambil keputusan yang lebih tepat,” tambahnya. 

Namun, ia mengakui bahwa penguatan kualitas data, penyamaan standar, dan interoperabilitas antarinstansi masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan bersama. 

Ke depan, pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (AI) juga mulai dikembangkan untuk mendukung analisis spasial dan mempercepat proses penyusunan dokumen tata ruang.  

Membangun transportasi berbasis satu sumber data 

Kepala Divisi Sistem Informasi dan Layanan Kementerian Perhubungan Panuju Dodot Sasongko menyampaikan bahwa transformasi digital sektor transportasi membutuhkan fondasi tata kelola data yang kuat.

Menurutnya, berbagai data transportasi saat ini masih tersebar di sejumlah aplikasi dan sistem yang berbeda. Kondisi tersebut membuat proses pertukaran dan pemanfaatan data belum berjalan secara optimal. 

“Transformasi digital transportasi harus dimulai dengan membangun tata kelola data yang baik. Data perlu memiliki sumber yang jelas, terstandarisasi, tervalidasi, dan dapat dimanfaatkan bersama melalui konsep single source of truth,” ujar Panuju. 

Ia menambahkan bahwa integrasi data akan memungkinkan pemerintah, operator transportasi, dan mitra industri memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi transportasi. 

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Perhubungan mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Transportasi yang dirancang untuk menghubungkan berbagai sistem pemerintah, operator transportasi, pelaku usaha, dan mitra lainnya dalam satu ekosistem digital. 

Integrasi moda untuk mobilitas perkotaan 

Untuk mengatasi tantangan dalam mengelola mobilitas, Pemerintah Provinsi Jakarta mengandalkan integrasi transportasi antarmoda dan kolaborasi antarwilayah.

“Integrasi bus TransJakarta, MRT, LRT, KRL Commuter Line, serta konektivitas dengan kawasan penyangga menjadi kunci untuk memberikan layanan mobilitas yang lebih efektif bagi masyarakat,” kata Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek & Terminal Dinas Perhubungan Pemprov Jakarta Made Jony Sasrawan.

Menurutnya, Jakarta terus mengembangkan konsep Transit Oriented Development (TOD), integrasi antarmoda, serta sistem pembayaran terpadu. 

Selain itu, teknologi AI mulai dimanfaatkan melalui penerapan Intelligent Transport Control System (ITCS). 

“Dengan dukungan AI, pengelolaan lalu lintas dapat dilakukan secara lebih dinamis karena sistem mampu menyesuaikan pengaturan berdasarkan kondisi jalan secara aktual,” tambahnya. 

Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan efisiensi perjalanan masyarakat. 

Mengoptimalkan data untuk sektor logistik 

Integrasi data tidak hanya penting bagi transportasi publik, tetapi juga semakin dibutuhkan dalam sektor logistik perkotaan.

Pertumbuhan e-commerce telah meningkatkan volume distribusi barang dan memberikan tekanan baru terhadap infrastruktur kota. Pengelolaan rute kendaraan, waktu pengiriman, serta kebutuhan fasilitas logistik karena itu membutuhkan pendekatan yang lebih berbasis data. 

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Expres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Budiyanto Darmastono, mengatakan bahwa industri logistik telah memiliki banyak data operasional yang dapat mendukung perencanaan kota, mulai dari histori pengiriman, lokasi kendaraan berbasis GPS, pola distribusi, hingga volume barang. 

Tantangannya adalah “bagaimana data tersebut dapat dikolaborasikan dengan data pemerintah agar memberikan manfaat yang lebih luas.” 

Hal senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Mahendra Rianto.

“Perencanaan logistik perkotaan perlu didukung oleh data yang akurat agar pemerintah dan industri dapat menentukan kebutuhan infrastruktur secara lebih tepat, termasuk pengaturan rute distribusi, fasilitas logistik, dan kawasan pendukung,” jelas Mahendra. 

Sektor swasta menilai sinkronisasi antara tata ruang dan kebutuhan distribusi barang menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem logistik kota yang efisien. 

Ke depan, sektor swasta berharap pemerintah dapat merancang mekanisme pertukaran data yang menghubungkan pemerintah, industri, dan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem perkotaan yang lebih terintegrasi sekaligus menciptakan layanan yang lebih baik.