PCO, komunikasi strategis dan narasi digital Presiden Prabowo 

Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) – lini komunikasi strategis baru Presiden yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2024 – didesain sebagai lembaga yang menghubungkan antara Presiden dan publik. 

Lembaga ini bertugas menyampaikan narasi strategis, membangun pemahaman utuh atas kebijakan, serta memastikan program-program unggulan, mulai dari program-program terbaik hasil cepat (quick win) hingga Asta Cita, tersampaikan secara efektif.   

"Sebagai deputi yang membidangi diseminasi dan media informasi, saya bertugas memastikan setiap capaian dan kebijakan strategis pemerintah dapat dipahami publik secara luas," kata Deputy Chief PCO, Noudhy Valdryno.

Menurut Valdryno, struktur komunikasi di lingkup Istana mengalami transformasi pada masa transisi pemerintahan. Jika sebelumnya terpusat di Biro Protokol dan Media Istana (BPMI), saat ini telah dilengkapi oleh PCO.

"PCO fokus menangani komunikasi kebijakan presiden, sementara fungsi komunikasi harian presiden seperti agenda harian dan jadwal kunjungan tetap berada di bawah BPMI," katanya. 

Berbicara kepada GovInsider, Valdyrino bercerita tentang bagaimana teknologi digital dapat membantu tugas komunikasi kepresidenan dan keinginan presiden untuk menyukseskan program-program unggulannya lewat digitalisasi.

Berlangganan bulletin GovInsider di sini. 

Memanfaatkan AI untuk diseminasi kebijakan 

Valdryno, yang memiliki pengalaman panjang di industri teknologi, berkeyakinan digitalisasi adalah suatu keniscayaan dan teknologi bisa membantu aktivitas sehari-hari manusia. 

Keyakinan itu ia bawa ke PCO dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung diseminasi kebijakan, disamping membantunya menyelesaikan tugas-tugas rutin secara lebih mudah.

Menurutnya, AI digunakan untuk memproduksi konten-konten yang terkait dengan diseminasi program dan mengumpulkan respons dari sebuah kebijakan.  

Ia mencontohkan program unggulan Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diluncurkan Januari silam. Dengan bantuan AI, data yang tersebar di berbagai lembaga dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang presisi. 

Tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan data-data yang terkait dengan kebijakan, karena banyak data mengenai satu kebijakan tertentu bisa dikelola oleh berbagai instansi, dia menambahkan.  

PCO juga mempertimbangkan untuk memanfaatkan AI generatif untuk produksi konten diseminasi. Valdryino terinspirasi dari China yang telah memperkenalkan agen AI (agentic AI) bernama Manus yang bisa memproduksi ratusan konten dalam sekali klik dan akan mengubah lanskap media informasi di masa depan.

Namun, penggunaan AI ini hanya digunakan sebagai perangkat pendukung dan bukan satu-satunya penentu pengambilan keputusan, karena kerja-kerja komunikasi tetap membutuhkan sentuhan manusia agar informasi yang disampaikan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. 

Menerjemahkan narasi digitalisasi Presiden 

Menurut Valdryno, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo – yang telah menegaskan bahwa digitalisasi merupakan salah satu poin penting untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang tercantum di dalam visi Asta Cita.

Pada laporan GovInsider sebelumnya, visi digitalisasi Presiden Prabowo diarahkan pada bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen melalui peningkatan tata kelola pemerintahan menjadi lebih efisien, dan transparan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Valdryno menggarisbawahi beberapa program unggulan Presiden Prabowo yang menggunakan teknologi digital, di antaranya program Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui aplikasi SATUSEHAT untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan. 

"Saat ini, pemerintah melalui Dewan Ekonomi Nasional sedang  mengembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan penyaluran bantuan sosial kepada warga kurang secara lebih akurat," katanya.

Digitalisasi sebagai agenda bersama 

Indonesia sedang menjalankan strategi pembangunan jangka panjangnya untuk menjadi negara maju dan berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, seperti tertuang di dalam “Visi Indonesia Emas”.  

Menurut Valdryno, Presiden Prabowo berambisi agar sebagian besar tujuan-tujuan itu bisa dicapai lebih cepat pada tahun 2034. 

“Presiden menginginkan agar setiap kementerian dan lembaga menjadikan digitalisasi sebagai agenda bersama agar tujuan pembangunan bisa dicapai lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain.” 

Valdryno menyoroti beberapa kementerian yang telah mencatat kemajuan dalam hal digitalisasi seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kementerian Keuangan, yang memungkinkan mereka lebih cepat dalam mencapai tujuannya.  

Tantangannya tinggal pada bagaimana menyamakan langkah antar lembaga agar menjadi kemajuan bersama sebagai sebuah bangsa. 

"Presiden selalu menekankan bahwa digitalisasi sangatlah penting sehingga kita harus memiliki konsensus nasional terhadap pentingnya digitalisasi yang terencana,” kata dia. 

Membawa budaya inovasi ke pemerintahan 

Sebelum diberikan amanah untuk mengerjakan komunikasi strategis di Istana, Valdryno memiliki pengalaman panjang di bidang komunikasi dan kebijakan publik di perusahaan-perusahaan teknologi seperti Meta dan Ant International.

Menurutnya, perbedaan paling mencolok antara cara kerja sektor swasta dan birokrasi adalah dari sisi kecepatan dan kelincahan.

"Jargon ‘move fast and break things' tidak berlaku pemerintahan, di mana lapisan pengambilan keputusan dan kehati-hatian menjadi hal yang penting ... Saya ingin agar bagaimana kita bisa tetap cepat namun tetap sesuai koridor aturan."  

Ia mengatakan bahwa cara-cara birokratis untuk mendorong inovasi sebenarnya bisa diterapkan ketika ia dan tim transisi pemerintahan membantu me-rebranding Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Rebranding itu juga disertai dengan penambahan fungsi-fungsi infrastruktur digital, teknologi digital, dan ekosistem digital pada direktorat kementerian agar lebih fokus mencapai tujuan.

Pengalaman lintas sektor ini juga membentuk visinya menjembatani sektor publik dan swasta dalam hal teknologi.

“Bagi sektor swasta, birokrasi sering dianggap rumit. Tapi setelah saya masuk ke dalam, saya ingin mencari ‘titik tengah’ agar tata kelola pemerintahan bisa mendukung inovasi swasta dan sebaliknya,” ungkapnya. 

Valdryno juga menyoroti pentingnya badan baru seperti Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang tidak hanya menjadi pengelola dana investasi strategis, tetapi juga akan menilai inisiatif teknologi lokal dari aspek adopsi dan kontribusinya terhadap rantai pasok nasional.  

“Ini akan membuka peluang besar bagi startup lokal yang punya fundamental bagus,” ujarnya.