Strategi navigasi birokrasi di era transformasi digital

Bagi Staf Khusus Menteri PAN RB Bidang Transformasi Digital yang baru dilantik, Pandu Putra, tantangan terbesar transformasi digital di lingkup pemerintah utamanya bukan di soal proses maupun teknologi, melainkan di people. Ketika people-nya sudah berubah, dalam hal ini pengambil kebijakan, maka proses dan teknologi akan mengikuti.

Menurut Pandu, birokrat harus lincah dan membuka pikirannya terhadap perubahan apapun. Hal ini memungkinkan organisasi lebih adaptif terhadap perubahan rencana di tengah jalan, tanpa harus dipandang sebagai sebuah kesalahan kebijakan atau pemborosan anggaran.

Apabila para pengambil kebijakan telah semakin terbuka terhadap perubahan, segalanya akan jauh akan lebih mudah. Tinggal bagaimana teknologi digital digunakan secara benar sesuai dengan mekanisme dan proses bisnis yang disepakati oleh semua stakeholders. 

Kepada GovInsider, Pandu menjelaskan bagaimana menavigasi birokrasi untuk memastikan transformasi digital berdampak pada lembaga pemerintah dan masyarakat.  

Tantangan utama birokrasi 

Menurut Pandu, tantangan utama dalam menyelenggarakan pemerintahan digital ada dua hal, mencakup aspek teknis dan non teknis. Aspek non teknis yang paling menantang adalah melakukan koordinasi dan menyelaraskan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan.

“Terdengar klise. Namun dengan jangkauan negeri sebesar Indonesia, hal ini memang tidak terelakkan.”  

Sebagai contoh, ketika berbicara tentang Peraturan Presiden 82/2023 tentang Akselerasi Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital yang melahirkan GovTech INA Digital, terkadang ada tarik-menarik kepentingan yang menghabiskan waktu.

Ia memahami bahwa semua kementerian dan lembaga pemerintah ingin memajukan layananannya masing-masing, dengan atau tanpa adanya GovTech. Namun, untuk satu tujuan yang telah disepakati bersama, semua stakeholders harus mau duduk bersama menciptakan mekanisme dan proses bisnis yang dapat diterima oleh masing-masing kementerian dan lembaga.

“Tidak akan pernah ada formula khusus untuk mengatasi masalah ini. Yang bisa dilakukan hanyalah mendengar dan memahami kebutuhan masing-masing organisasi,” ia melanjutkan.

Berikutnya tantangan yang berasal dari aspek teknis. Selama ini ada kecenderungan pemerintah membuat banyak kebijakan yang pada akhirnya tidak fokus dan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini bisa diatasi apabila pemerintah fokus pada beberapa kebijakan yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan atau meningkatkan penerimaan negara.

Kementerian PANRB mendorong semangat ini dengan memasukkan sistem pemerintahan digital, keterpaduan layanan digital dan infrastruktur publik digital (DPI) sebagai bagian dari program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai pedoman bagi seluruh kementerian dan lembaga dalam mengerjakan program pembangunan selama lima tahun ke depan.

Berlangganan buletin GovInsider di sini. 

Memajukan pemerintahan digital 

Dengan pengalamannya selama hampir 10 tahun di bidang inovasi digital sektor publik di organisasi non-pemerintahan, ia melihat perkembangan pemerintahan digital di Indonesia sudah menjanjikan meski dibutuhkan penyempurnaan di sana sini.

Sejak pemerintah resmi menerbitkan kerangka kerja pemerintahan digital melalui Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2018, perkembangan pemerintahan digital mengalami kemajuan. Puncaknya adalah pembentukan GovTech INA Digital pada tahun lalu. 

“Saya melihat ini sebagai hasil dari proses yang panjang dan tidak mudah ... di satu titik membuktikan bahwa jika kita konsisten, maka sistem pemerintahan digital akan terus berkembang,” kata Pandu.

Ia menambahkan, pada kurun waktu itu pula banyak ahli-ahli transformasi digital yang berasal dari kalangan non-pemerintah yang memutuskan bergabung dengan pemerintah untuk memperkuat sistem pemerintahan digital, termasuk dirinya.

“Mereka, termasuk saya, datang dengan berbekal idealisme dan ide-ide segar. Namun, kami tidak bisa menyuarakan gagasan baru tanpa diiringi kemauan untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan pemerintah dan memahami tantangan yang dihadapi birokrasi,” Pandu menambahkan.

Lagi-lagi, kemampuan menavigasi birokrasi akan menjadi penentu. Banyak ahli-ahli teknologi yang bergabung ke pemerintahan menjadi frustrasi karena tidak memahami cara kerja birokrasi. 

Ia optimistis bahwa dampak dari transformasi digital pemerintah akan terasa lebih cepat dari ekspektasi, seiring dengan arah kebijakan yang semakin fokus dan penyempurnaan beberapa regulasi.

Menurut Pandu, pemerintah saat ini sedang mengkaji peraturan teknis untuk mendorong implementasi DPI dengan fokus pada aspek perlindungan sosial, yaitu memberikan dana tunai kepada penduduk miskin dan menggunakan kredensial yang berasal dari data-data yang dimiliki kementerian dan lembaga yang saling terhubung.

Proses pendaftaran bantuan sosial akan menggunakan otentikasi digital ID dan pencairan dana dilakukan secara digital ke rekening masing-masing penerima. 

“Aturan ini akan diarahkan agar bagaimana protokol ini bisa diturunkan ke level aplikasi dan memberikan kemudahan bagi kementerian untuk bertukar data tanpa dirumitkan dengan proses birokratis,” terang dia.

Mendorong transformasi 

Menteri PANRB Rini Widyantini mengangkat Pandu sebagai staf khusus untuk memperkuat strategi kementerian ini dalam mendorong transformasi digital pemerintah. Pandu bertugas untuk memberikan strategi dan saran kepada menteri serta membantunya menangani urusan koordinasi di internal maupun lintaskementerian.

“Saya ingin memastikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri tepat, benar dan sesuai dengan perkembangan yang ada,” kata Pandu.

Pandu mengatakan, posisi barunya ini juga mengharuskan ia untuk berkomunikasi dengan stakeholders lain di luar Kementerian PANRB, meliputi kementerian dan lembaga terkait dan sektor swasta.

Menurut Pandu, Kementerian PANRB ibarat Chief Operating Officer pemerintah karena menjalankan berbagai fungsi yang mencakup pengembangan organisasi, proses bisnis, peningkatan sumber daya aparatur, manajemen kinerja, layanan publik dan reformasi.

“Tugas saya adalah menyelaraskan tujuan-tujuan transformasi digital dengan fungsi-fungsi lain kementerian,” katanya. 

Pandu akan berbicara pada sesi panel "Government and Private Sector Partnerships - Getting it right” di acara Festival of Innovation 2025 yang akan diselenggarakan pada 25-26 Maret di Sand Expo, Singapura.